PARTAI KOMUNIS INDONESIA Organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila (PP) siap berada di barisan paling depan mengganyang gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) jika bangkit kembali.
Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP), Yapto Soelistyo Soerjosoemarno mengatakan, PKI memiliki dosa sejarah terhadap bangsa.
"Kalau ada lagi (PKI), kita yang ngabisin. Ini kita menegakkan Pancasila kok," ujar Yapto di sela-sela rapat kerja nasional Pemuda Pancasila di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).
Dia mengaku mengetahui seputar peristiwa setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965. Maka itu, dirinya memahami jika pemerintah bersedia meminta maaf kepada para korban setelah terjadinya gerakan tersebut.
"Kalau minta maaf kepada perorangan, saya juga tahu pada zaman itu banyak orang teraniaya tidak tersangkut dengan PKI, kalau itu pantas (pemerintah minta maaf), tapi tidak pada PKI," tegasnya.
Pengadilan rakyat peristiwa 1965 digelar di Den Haag, Belanda, mulai tanggal 10-13 November 2015.
Soal Minta Maaf, Yapto Tanya PKI di Mana Sekarang
Pemerintah diminta jangan minta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun pengadilan rakyat atau Internasional People's Tribunal di Den Haag, Belanda nantinya merekomendasikan Indonesia untuk meminta maaf.
Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Yapto Soelistyo Soerjosemarno menegaskan, objek permintaan maaf harus jelas. Menurutnya, keberadaan PKI sekarang tidak jelas.
"Minta maaf ke PKI kan tahun 65' itu? PKI nya di mana sekarang? Lho, kalau saya minta maaf, orangnya mana?" ujar Yapto di sela-sela rapat kerja nasional organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).
Dia menambahkan, selain tidak perlu meminta maaf, PKI juga dilarang berkembang di Indonesia. "Lho, kalau barangnya enggak ada, apa saya minta maaf sama setan? Ya karena yang sudah mati sudah jadi setan sekarang, gitu, ya kan," ucapnya.
Pengadilan rakyat peristiwa 1965 digelar di Den Haag, Belanda, mulai tanggal 10-13 November 2015. Sejumlah saksi yang menjadi korban peristiwa kelam saat itu memberikan keterangannya di pengadilan rakyat tersebut.
Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Yapto Soelistyo Soerjosemarno menegaskan, objek permintaan maaf harus jelas. Menurutnya, keberadaan PKI sekarang tidak jelas.
"Minta maaf ke PKI kan tahun 65' itu? PKI nya di mana sekarang? Lho, kalau saya minta maaf, orangnya mana?" ujar Yapto di sela-sela rapat kerja nasional organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).
Dia menambahkan, selain tidak perlu meminta maaf, PKI juga dilarang berkembang di Indonesia. "Lho, kalau barangnya enggak ada, apa saya minta maaf sama setan? Ya karena yang sudah mati sudah jadi setan sekarang, gitu, ya kan," ucapnya.
Pengadilan rakyat peristiwa 1965 digelar di Den Haag, Belanda, mulai tanggal 10-13 November 2015. Sejumlah saksi yang menjadi korban peristiwa kelam saat itu memberikan keterangannya di pengadilan rakyat tersebut.
Post A Comment:
0 comments: