Articles by "PARTAI KOMUNIS INDONESIA"
Showing posts with label PARTAI KOMUNIS INDONESIA. Show all posts
Pada Pemilu pertama yang digelar 29 September 1955, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ikut memberikan suaranya. Bung Karno antre bersama-sama masyarakat di salah satu TPS di Merdeka Utara depan Istana.

Sementara sahabatnya, Bung Hatta dan Nyonya Rahmi Hatta menanti menanti giliran di gedung Olahraga Ikada (kini Monas), berseberangan dengan Istana Wakil Presiden di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kedua suami istri itu berbaur dengan rakyat, duduk di kursi sederhana menanti panggilan petugas TPS.

Pemilu 1955 yang multipartai itu, sejauh ini diberitakan paling jujur dan bersih dibandingkan pemilu-pemilu di masa Orde Baru. Tidak ada politik uang dan manipulasi suara, sementara presiden dan wakil presiden bersikap netral.

Presiden dan wakilnya tidak melakukan intervensi untuk memenangkan pilihannya. Meski demikian, pemilu 61 tahun silam itu tidak lepas dari saling kritik, serang-menyerang dengan kata-kata, debat di mimbar-mimbar, dan polemik di koran-koran. Televisi belum nongol saat itu.

Suami Istri Bercerai karena Beda Partai
Saling mengkritik yang disertai saling mengejek, terutama terjadi antara partai Islam Masyumi dan PKI. Sampai ada rumah tangga yang bercerai karena sang istri yang fanatik Masyumi tidak sudi suaminya yang pengikut komunis.

Surat-surat kabar di masa demokrasi liberal itu berorientasi pada partai politik. Seperti, Abadi (Masyumi), Suluh Indonesia (PNI), Harian Rakyat (PKI), dan Duta Masyarakat (NU). Ada juga Bintang Timur (Partindo), Pedoman, Indonesia Raya, dan Keng Po (PSI) serta Sin Po (kelompok kiri).

Kita dapat mengetahui seseorang itu dari partai mana saat melihat surat kabar apa yang dibacanya. Karena anggota dan simpatisan parpol sangat fanatik terhadap surat kabar yang menjadi organ partainya.

Hampir seluruh pimpinan partai politik terjun ke tengah masyarakat. Termasuk mendatangi kampung-kampung mengajak masyarakat memilih partainya.

Singa Podium Masyumi, PKI, dan PNI
Seperti Mohamad Natsir, Dr Sukiman, Syafrudin Prawiranegara, dan KH Isa Ansyari yang dikenal sebagai singa mimbar. Dari NU tercatat nama Idham Chalid, KH Wahab Chasbullah, dan KH Saifuddin Zuhri.

Sementara PNI memiliki jagoan seperti Sudiro dan Suwiryo. Dan tentu saja PKI diwakili DN Aidit, MH Lukman, dan Nyoto.

Meskipun suhu politik cukup panas karena saling serang dengan kata-kata, tidak sampai menimbulkan insiden. Seperti, saat kampanye di Lapangan Banteng, jurkam dari PKI berseru jangan memilih Masyumi nanti Lapangan Banteng diganti jadi lapangan unta.

Beberapa hari kemudian, ketika giliran Masyumi berkampanye di tempat sama. Mereka pun berseru, "Jangan pilih PKI nanti Lapangan Banteng diubah jadi lapangan merah."
TERNATE -- Komando Resimen (Korem) 152/Babullah Maluku Utara (Malut) meminta masyarakat di daerah itu untuk mewaspadai kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat ini, ada empat orang yang diamankan oleh TNI dengan barang bukti berupa kaos berlogo PKI hingga buku komunis. Keempat orang itu kini diamankan di Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami meminta masyarakat waspadai adanya paham komunis, karena saat ini empat orang telah diamankan masing-masing berinisial AF, SS, YA dan RD berhasil ditangkap aparat TNI bersama barang bukti berupa 10 kaos berlogo PKI, 6 buku ajaran komunis dan 1 unit laptop," kata Kepala Seksi Penerangan Korem 152 Babullah, Mayor Inf Anang Setyodi, Jumat (13/5).

Dia mengatakan, masyarakat Malut harus mewaspadai gerakan kebangkitan organisasi terlarang dengan membentengi diri, keluarga dan sekitar dengan keimanan dan ketaqwaan kepada sang pencipta berlandaskan Pancasila. Warga juga diminta serta segera melaporkan ke Kepolisian maupun instansi militer apabila melihat maupun mendengar dan menemukan indikasi kegiatan maupun logo Komunis di lingkungan masing-masing.

Menurut dia, PKI merupakan sebuah organisasi yang keberadaannya dilarang di Indonesia melalui TAP MPRS nomor XXV/MPRS/1966 dan UU Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan UUHP berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Sedangkan, sejarah mencatat dua kali PKI telah menghianati Bangsa yaitu pada tahun 1948 dan tahun 1965. Kala itu, tidak hanya para Jenderal yang dibunuh tapi juga para ulama dan masyarakat umum yang tidak pro PKI.

"Di Malut sendiri telah ditemukan adanya berbagai Indikasi masuknya aksi propaganda PKI melalui penyebaran berbagai atribut seperti kaos-kaos maupun stiker yang berlogo PKI dan tulisan-tulisan untuk memutarbalikkan fakta," katanya.

Sumber : antara
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Polri, Jendral Badrodin Haiti mengatakan tak pernah memerintahkan jajarannya untuk menahan dan mesweeping buku-buku yang berkaitan dengan Marxisme dan Komunisme. Ia mengatakan hanya menyuruh anggotanya untuk mengambil sample saja untuk diteliti isinya.


Tak hanya buku, ia juga mengatakan hal serupa akan dilakukan pada film-film yang diduga memuat isi komunisme dan marxisme.

"Kalau masalah buku boleh diambil satu sampelnya untuk bisa diserahkan ke kejaksaan agar bisa diteliti materinya. Kalau itu masalah film tentu harus dicek dulu, apakah konten itu termasuk juga unsur menyebarkan," ujar Badrodin di Mabes Polri, Jumat (13/5).

Badrodin mengatakan akan memanggil beberapa ahli untuk bisa menyelidiki dan memberikan pendapat terkait konten buku dan film yang diduga menyebarkan paham komunisme dan marxisme.

"Kalau penyidikan ada indikasi tentu, kita lakukan tindakan," ujar Badrodin
PALEMBANG -- Tersebarnya poster dan stiker palu arit yang ditemukan pada beberapa tempat di Palembang mendapat perhatian Panglima Kodam (Pangdam) II Sriwijaya Mayjen TNI Purwadi Mukson.

“Saya telah perintahkan untuk membersihkan tempelan stiker atau poster lambang palu arit tersebut dengan bekerja sama dengan polisi dan BIN,” kata Pangdam Purwadi Mukson, Jumat (13/5).

Purwadi Mukson menegaskan, tidak boleh ada indikasi kebangkitan komunis di wilayah jajaran Kodam II Sriwijaya. Seluruh warga Kodam II Sriwijaya akan melawan komunis yang tak boleh hidup di Indonesia, termasuk di Bumi Sriwijaya.

Selain melepas seluruh stiker dan poster bergambar palu arit, Pangdam II Sriwijaya juga menginstruksikan TNI melakukan penyelidikan bersama Polri. Pengusutan dan penyelidikan menurut Purwadi Mukson perlu adanya bantuan informasi masyarakat untuk menunjukkan apabila ada yang menyebarkan atribut atau lambang PKI.

“Masalah ini bukan hanya menjadi tanggungjawab Kodam II Sriwijaya saja tetapi merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat di wilayah Sumatera bagian Selatan,” ujar nya.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Jakarta – Stasiun televisi TV One tak bisa menayangkan film Penumpasan Penghianatan G30S PKI. Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas menyebut masalah hak tayang menjadi penyebabnya.

“Awalnya kami memang berniat menayangkan film G30S/PKI. Tapi sayang tahun ini kami sudah tidak memiliki hak tayang film itu,” kata Karni Ilyas melalui akun Twitter resmi pribadinya, @karniilyas, Kamis (27/09/2018).

Tahun lalu TV One menjadi televisi swasta yang menayangkan film Penumpasan Penghianatan G30S PKI. Seperti diketahui, film itu kini tak lagi menjadi tayangan wajib di stasiun televisi milik pemerintah. Dulu film Penumpasan Penghianatan G30S PKI selalu diputar di TVRI di pengujung bulan September.

“Copy rights (hak cipta) film itu sudah dibeli lebih dulu oleh perusahaan pemilik SCTV dan Indosiar dari Perusahaan Film Negara (PFN),” imbuh Karni.

“Mohon maaf,” pungkasnya.

Pemimpin Redaksi TVOne, Karni Ilyas menyatakan pihaknya tak bisa menayangkan film G30S PKI karena terkendala hak tayang
Pemimpin Redaksi TV One, Karni Ilyas menyatakan pihaknya tak bisa menayangkan film G30S PKI karena terkendala hak tayang

Pernyataan Karni Ilyana di Twitter itu merespon pernyataan seorang netizen yang menyebutnya dalam sebuaha kicauan. “Mohon tetap tayang ya film G30S PKI-nya sebagai pelajaran sejarah bagi generasi muda,” cuit @susan1612.

“Itu real, PKI memang sadis. Sinetron-sinetron apa ga sadis? Malah ga mendidik & sering ada adegan kekerasan,” lanjutnya, sembari menyolek akun resmi milik TVOne, Karni Ilyas, dn Puspen TNI.

Editor: Wildan Mustofa

PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  

PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memiliki pendapat yang berbeda mengenai rencana televisi swasta tvOne yang ingin menanyangkan film G30S PKI dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober mendatang.

Menurutnya, jika tujuan pemutaran film G30S PKI untuk mengetahui kekejaman PKI, maka bisa saja film tersebut bisa sebagai rujukan. Namun jika tujuannya ingin meluruskan sejarah, maka harus ada perbaruan dari film tersebut. Sebab menurut Grace, Film garapan Arifin C Noer itu lebih mengarah kepada produk propaganda pemerintah Orde Baru.

Grace menyarankan perlu ada upaya untuk memperbarui film tersebut karena dinilai sudah kadaluarsa. Mengingat generasi milenial sekarang ini malas membaca, terlebih untuk memahami sejarah yang banyak tertuang dalam buku. 

"Kalau mau mendidik sejarah bagi generasi milenial yang paling efektif antara lain dengan visua; dengan dilengkapi data baru. Menurut saya banyak ahli yang kemudian menemukan fakta yang tidak sesuai, dan film itu menyeramkan menurut saya, satu-satunya rujukan untuk mengetahui kekejaman PKI hanya dari film itu," kata Grace, di Bareskrim, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Seperti diketahui, televisi swasta TVOne akan memutar film G30S PKI secara eksklusif pada 29 September 2017 mendatang, meski begitu penayangan film tersebut belakangan menjadi polemik di tengah masyarakat, satu sisi film tersebut dianggap tidak layak diputar di televisi lantaran anak-anak akan ikut menyaksikan kekejaman yang ada dalam adegan film berdurasi hampir empat jam itu. 

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti juga menilai film G30S PKI tidak layak dipertontonkan kepada anak-anak. hal ini karena adanya adegan sadis dan penuh kekerasan. Seperti saat para perwira militer diculik dari rumahnya. Retno mengatakan, adegan kekerasan baik fisik maupun verbal, apalagi adegan pembunuhan, akan menimbulkan trauma buruk pada anak. Hal ini membahayakan kondisi psikologis. 

Selain itu, dalam film tersebut banyak diksi yang juga mengandung kekerasan. Menurut Retno, masih banyak film sejarah yang lebih mendidik dan layak disaksikan anak. Film sejarah sejatinya membangkitkan rasa nasionalisme dan menstimulus cara berpikir kritis pada anak. [nes]
PARTAI KOMUNIS INDONESIA : Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berdialog dengan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Salah satu yang dipertanyakan oleh jamaah yang hadir adalah mengenai kebenaran ihwal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Atas pertanyaan itu, Gatot pun mewanti-wanti soal bahaya laten PKI. Kata dia, hidupnya partai berlogo palu arit itu terindikasi dengan beberapa pernyataan maupun sikap yang muncul di masyarakat. "PKI tetap hidup seperti setan, tak terlihat," kata Gatot di hadapan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Maret 2018.

Karena itu Gatot tergelitik dan akhirnya memutuskan mengadakan nonton bareng film soal G30S PKI beberapa waktu lalu.

Menurut Gatot, anak-anak yang tumbuh pasca-reformasi sudah tidak mendapatkan pelajaran soal pemberontakan G30S PKI. "Sarjana yang lulus tiga sampai empat tahun belakangan tidak tahu pelajaran itu," kata dia. Bahkan dia diceritakan bahwa anak dari salah satu stafnya yang masuk kuliah pun pernah menanyakan soal DN Aidit sang bos PKI.


"Makanya begitu di survei dia (anak muda) tidak percaya karena tidak tahu. Yang disurvei kebanyakan usia produktif, pemuda," kata dia.

Gatot meminta agar masyarakat tidak reaktif menanggapi isu-isu yang beredar. Dia menganjurkan agar umat Islam tidak tersulut dan malah terbawa skenario-skenario yang tidak diinginkan.

"Jadi kita harus waspada, kalau ada perkembangan kan ada Babinsa, RT, atau RW, silakan. Karena orang akan merebut Indonesia dengan cara tangan bersih tanpa biaya, menumpangi apapun," kata Gatot. Sebaliknya, kalau umat muslim bersih, tidak mudah emosi maupun gampang marah, dia yakin oknum-oknum tak bertanggung jawab juga tak bisa apa-apa.

Berbeda dengan pendapat Gatot Nurmantyo, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 28 September 2017 menunjukkan 86,8 persen responden tidak percaya adanya isu kebangkitan PKI. Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah 1057 responden. Survei tersebut juga menggunakan margin of error kurang-lebih 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.


Direktur Program SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan isu kebangkitan PKI tersebut sebetulnya direproduksi oleh elite politik untuk tujuan politik tertentu. Sirojuddin menambahkan, hasil survei yang dilakukan lembaganya juga menemukan adanya keterkaitan antara isu PKI yang muncul dan upaya dukungan kepada tokoh atau elite politik tertentu.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menilai wajar isu komunisme selalu muncul tahun. Menurut dia, kemunculan isu komunisme tak terlepas dari situasi politik menjelang pemilihan umum. "Setiap tahun, isu PKI (Partai Komunis Indonesia) pasti ramai. Misal, Presiden Jokowi dituduh PKI. Tapi tahun ini ramai karena menjelang tahun politik 2019. Ada hubungan, dong, pasti," kata Said, pada September 2017

PKI
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah senang Alfian Tanjung, terdakwa kasus ujaran kebencian, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018) kemarin. Fahri berharap tidak ada warga Indonesia dikriminalisasi karena beropini atau pun berceramah.

Alfian yang juga mantan dosen yang kekinian menjadi pengkhotbah agama tersebut tersandung kasus itu, karena menyebut 85 persen kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Fahri, pasca kebebasan Alfian, pihak-pihak yang tersinggung dengan opini atau ceramah tidak langsung lapor polisi.

Twet Fahri Hamzah


"Semoga kemenangan #AlfianTanjung menjadi tonggak berakhirnya kriminalisasi kepada ceramah dan opini. Opini harusnya dijawab opini, data dilawan pakai data. Menjadi bahaya apabila semua dilawan pakai polisi dan aparat negara," kata Fahri dalam akun Twitternya. @Fahrihamzah yang menuliskan hastag #SaveAkalSehat, Kamis (31/5/2018) pagi.

Fahri mengatakan selama ini pihak yang suka berceramah tidak benar adalah pejabat, bukan ustadz atau ulama. Dia heran, selama ini yang dituding menyebarkan ujaran kebencian kebanyakan ulama.

"Selama ini yang suka ceramah ngawur itu pejabat, bukan Ustadz dan ulama. Kenapa kalau presiden ngawur ceramahnya nggak diadili? Atau menteri, Atau ketua umum partai? Atau yang lain yang sudah dilapor tapi bebas? Kenapa yang dituduh hate Speech cuma ulama? #StopAdiliCeramah," begitu kicau Fahri lagi.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Front Pembela Islam berencana menyegel patung-patung berbau Partai Komunis Indonesia. Tetapi, sebelum itu, kata Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, akan terlebih dulu meminta pemerintah untuk menyitanya.

"Artinya, secara konstitusional kita akan meminta secara resmi kepada pemerintah untuk menyegel seluruh patung-patung yang berbau komunis atau peninggalan komunis," ujar Rizieq usai menjadi pembicara di acara simposium nasional bertema Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Rizieq mengatakan kalau pemerintah tidak mau menyita patung-patung berbau komunis, FPI yang akan turun tangan.

Rita yang Terancam Mati di Malaysia Dijebak?
"Dan pemerintah harus ubah itu nggak boleh (patung berbau komunis). Jadi artinya jihad konstitusional. Kita akan upayakan segala sesuatunya insya Allah," kata dia.


Melalui situs resmi FPI, Rizieq menegaskan pelarangan PKI masih berlaku. Itu sebabnya, semua yang berhubungan dengan komunis harus dilarang. PKI, katanya, dilarang oleh TAP MPRS No.XXV Th.1966 dan KUHP Pasal 107 a, b, c, d, dan e.

TAP MPRS tersebut isinya melarang kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme.

KSPI Demo Bawa Spanduk Tulisan: Yth. KPK, Tangkap Ahok
Kemudian dalam KUHP Pasal 107 juga disebutkan sejumlah sanksi terkait komunisme. Pasal 107 a berisi larangan penyebaran paham PKI dengan sanksi penjara 12 tahun. Pasal 107 b berisi larangan pembentukan ormas PKI dengan sanksi penjara 12 tahun. Dan Pasal 107 c, d, dan e berisi melakukan tindakan melawan hukum bahkan sampai timbul kerusuhan akan mendapatkan sanksi penjara 20 tahun.

Rizieq juga mempertanyakan kenapa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo justru meresmikan patung laskar Cina.

Gurauan Djarot, Kalau Heru Pusing Pasti Minta Panadol
"Laskar China di Indonesia disebut Laskar Poh An Tui yaitu milisi China bersenjata yang dibentuk Belanda untuk menolak Kemerdekaan RI dan menindas rakyat serta memerangi para pejuang kemerdekaan. Bahkan warga China Indonesia yang pro kemerdekaan, khususnya China Muslim, dibantai juga oleh laskar Poh An Tui," kata Rizieq dikutip dari situs resmi FPI. "Dan di tahun 1965 laskar Poh An Tui ikut dalam Pengkhianatan G30S/PKI. Tapi, di akhir tahun 2015, justru laskar Poh An Tui dibuatkan monumennya di TMII Jakarta Timur dan diresmikan oleh Mendagri."
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Di tengah protes sejumlah kalangan karena menilai aparat penegak hukum bertindak berlebihan, Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiarto menegaskan aparat akan tetap intens menindak aktivitas masyarakat yang berbau penyebaran paham komunisme.

"Ya kalau bicara masalah itu kan kita kaitannya kepada undang-undang. Jadi memang Tap MPR itu masih melarang yang namanya PKI itu," ujar Moechgiarto usai mengikuti upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 108 tahun 2016 di IRTI Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2016).

Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi terlarang bagi PKI dan Larangan Kegiatan untuk Menyebarkan atau Membangkitkan Paham Ajaran Komunisme, Leninisme dan Marxisme.

Landasan hukum lain yang dipakai aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan, kata Moechgiarto, UU Nomor 27 Tahun 1999 sebagai perubahan Pasal 107 KUHAP.


"Di situ kalau menyebarkan ajaran komunisme marxisme itu akan mendapatkan ancaman hukuman. Sehingga bagi kita kalau ada peredaran gitu otomatis polisi akan melakukan penindakan," kata Moechgiarto.

Namun, aktivitas berpaham komunis yang terjadi di Ibu Kota, menurut Moechgiarto, sejauh ini belum banyak. Artinya, masih dapat ditangani aparat.

"Mungkin kemarin muncul riak-riak, tapi kan tetap teratasi dan kita seperti kemarin beredar kaos saja kita sudah proses dan kita amankan. Tinggal apakah unsur-unsurnya memenuhi seperti pasal 107 dalam UU nomor 27 tahun 1999," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo meminta pada Kapolri dan Panglima TNI agar jangan berlebihan dalam menanggapi isu penyebaran paham komunisme.

Presiden juga meminta agar Kapolri dan Panglima TNI menginstruksikan anggota di lapangan untuk menghentikan aksi sweeping di masyarakat.

"Zaman demokrasi tidak ada, lah sweeping seperti itu," kata Pramono di Istana, Jumat (13/5/2016).

Harkitnas

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Bagi Kapolda Harkitnas bermakna tentang bagaimana bangsa Indonesia menghargai jasa para pahlawan.


"Tentunya kan kita menghargai para pejuang. Sebagai generasi penerus tentunya hal ini mengingatkan kembali kita terhadap perjuangan bangsa waktu itu," katanya.

Generasi muda, menurut Kapolda, harus kreatif secara positif untuk berkontribusi membangun bangsa.

"Kita tentunya akan mengisi dengan kegiatan kegiatan yang kreatif dan inovatif untuk membangun bangsa ini," kata Moechgiarto.

Sedangkan Harkitnas bagi Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana bermakna bagaimana mensinergikan antara Polri dan TNI untuk membantu merealisasikan program-program pemerintah, khususnya Jakarta.

"Yang disampaikan tadi secara kreatif dan inovatif, terus membantu katakanlah khususnya untuk DKI. Udah gitu aja dari saya," kata Teddy.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Senator asal Maluku, Nono Sampono menegaskan, oknum-oknum yang sengaja mengedarkan atau membangkitkan kembali faham komunis di Tanah Air harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

"Siapa pun yang dengan sengaja mencoba membangkitkan kembali paham komunis di tanah air harus ditindak karena melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku di negara ini," kata Nono saat dikonfirmasi Antara di Ambon, Sabtu (21/5/2016).

Pernyataan Nono disampaikan menanggapi munculnya sejumlah fenomena kebangkitan paham komunis di Indonesia belakangan ini. Padahal penyebaran paham ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Ketahanan Negara.

Kapolda Metro akan Tetap Tindak Penyebar Paham Komunisme
Selain itu, paham komunis juga telah dilarang dalam Ketetapan MPRS RI No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Indonesia.


"Karena itu, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk kembali menghidupkan atau menumbuhkan paham tersebut," tandasnya.

Menurut mantan Komandan Paspampres tersebut, seharusnya semua anak bangsa harus bersama-sama bersepakat dan mengakui bahwa Pancasila menjadi satu-satunya ideologi bangsa dan negara, sehingga tidak boleh mengembangkan atau mengajarkan paham yang lain.

Karena itu, Nono memandang sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang merupakan salah satu dari empat pilar bangsa, selain UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu terus dilakukan guna meningkatkan rasa cinta tanah air dan bela negara.

Dia mengemukakan, pimpinan DPD dalam berbagai kesempatan sosialisasi telah menekankan perlunya langkah antisipasi terhadap upaya penyebaran paham komunis sebagai salah satu bahaya laten di Indonesia.

Kepolisian Telusuri Paham Komunis di NTB
Nono meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk bekerja keras guna mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan sebagai salah satu upaya mengatasi munculnya bahaya laten akibat kekecewaan masyarakat.

"Kalau masyarakat belum menikmati rasa keadilan serta masih terbelenggu kemiskinan, maka bisa saja memunculkan idiologi lain yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Menyangkut langkah-langkah antisipasi serta penindakan, dia menyarankan aparat penegak hukum terutama TNI dan Polri untuk bertindak hati-hati dengan menggunakan instrumen hukum yang ada, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. (Antara)
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengajak seluruh komponen bangsa, baik prajurit TNI, Polri, mahasiswa, dan masyarakat untuk bekerja sama memberantas penyebaran atribut berlambang PKI sampai akarnya.

"Berdasarkan Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 dan UUD 1945 No. 27 Tahun 1999 bahwa PKI merupakan kelompok komunis yang dilarang di Indonesia," kata Panglima TNI saat mengunjungi Markas Koarmatim dalam rangka memberikan pengarahan kepada para Perwira Koarmatim yang berlangsung di Gedung Panti Tjahaya Armatim (PTA), Ujung Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/5/2016).

Dalam arahannya berkaitan dengan ancaman berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga, kata Panglima TNI, peran orang tua terhadap anak pada era keterbukaan informasi saat ini perlu menjadi perhatian khusus terutama saat anak menggunakan gadget berupa handphone atau fasilitas warung internet (warnet).

Kapolri Minta Jangan Ada Razia Palu Arit
"Karena media informasi tersebut dapat memberikan pengaruh buruk dengan adanya konten berbau pornografi. Hal ini tentunya berkaitan banyaknya kasus tindak asusila yang dilakukan anak di bawah umur. Untuk itu, kepada orang tua agar selalu mengawasi tumbuh kembang anak maupun pergaulan di lingkungan sekitar," kata Gatot.

Jenderal bintang empat ini juga menyampaikan adanya bentrok antara suporter diimbau kepada para prajurit untuk membentengi diri untuk tidak terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang berusaha membuat situasi menjadi ricuh.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengharapkan seluruh anggota TNI agar menjauhi narkoba.

"Prajurit yang terlatih dan dipersenjatai sehingga jika sudah terkena narkoba, mereka tidak bisa lagi menjadi prajurit. Sudah tentu mereka itu akan diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan," tegas Panglima TNI.

Sementara untuk proses rehabilitasi prajurit yang terkena narkoba, Jenderal Gatot sudah berkoordinasi dan konsultasi dengan Menteri Kesehatan. Menurutnya, yang bisa menyembuhkan bukan hanya rehabilitasi tapi niat seseorang. "Rehabilitasi tanpa niat, tidak bisa, TNI tidak akan merehabilitasi prajurit TNI yang positif menggunakan narkoba, tetapi langsung diambil tindakan berupa pemecatan," kata Panglima TNI di hadapan perwira Koarmatim.

Saat ini, lanjut dia, kesejahteraan prajurit TNI sudah mengalami banyak kemajuan, namun masih ada oknum TNI yang mencari peluang untuk menjalankan bisnis ilegal dengan menjadi pengguna dan pengedar narkoba.

"Mereka membutuhkan prajurit TNI dijadikan sebagai tameng atau pelindung bisnis narkoba karena sebagai bisnis ilegal, narkoba memerlukan pelindung yang aman, salah satunya oknum TNI dan Polri," tegasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda (Laksda) TNI Darwanto, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Agung Pramono, Aslog TNI, Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar Hutagaol, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman, Kabais TNI Mayjen TNI Yayat Sudrajat, Waasops Panglima TNI Laksma TNI Hardjo Susmoro, Kasarmatim Laksma TNI Mintoro Yulianto, Danlantamal V Surabaya Brigjen TNI Rudy Andi Hamzah, serta pejabat utama Koarmatim.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah curiga tren simbol palu arit yang muncul belakangan ini sebagai provokasi terselubung dari pihak luar. Peristiwa ini, menurut dia, berkaitan dengan perang ekonomi.

"Saya kira ini ada provokasi kedekatan pemerintah dengan Cina belakangan ini, dan saya agak mencurigai kalau ini ada perang orang lain yang kita tidak perlu terlibat," kata Fahri di gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Menurut Fahri polemik ini tidak terlepas dari perang ekonomi antara pemodal timur dan barat.

Kapolda Stop Kasus Jessica Kalau Berkas Ditolak Jaksa Lagi
Oleh karena itu, Fahri mengimbau publik dan pemerintah jangan terprovokasi.


"Bukan rahasia bahwa perang antara pemodal timur dan pemodal barat ini kan juga menjadi fakta di dalam perekonomian, karena itulah kita jangan terprovokasi, tetap dengan agenda kita, melaksanakan pembangunan kita," tutur Fahri.

Ketika ditanya apakah belakangan ini ada indikasi kebangkitan PKI di Indonesia, Fahri mengatakan itu hanya opini.

Ide Ahmad Dhani Satu Ini Dibahas Pimpinan DPR
"Soal indikasi itu, kan bacaan politik, dan opini, yang pentingkan negara mengurus penegakan hukumnya," kata dia.

Dia juga mengimbau jangan terlalu banyak menebar informasi intelijen ke ruang publik karena bisa berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan publik.

"Jangan terlalu banyak menebar info intelijen di ruang publik, sebab nanti publik merasa tidak ada penanganan, pemerintah dianggap lepas tangan, harus betul-betul disiplin dengan penegakan hukum," kata Fahri.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra Anda menegaskan PKI dilarang keras tumbuh lagi di Indonesia. Ideologi komunisme, katanya, jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Tidak boleh, itu sudah harga mati, PKI di bumi Indonesia dilarang. Landasannya jelas, kita punya landasan hukum, kita punya UUD 45, kita punya Pancasila, kita berketuhanan yang maha Esa," kata Anda di DPR, Selasa (10/5/2016).

Ketika ditanya mengenai maraknya penindakan yang dilakukan aparat TNI dan Polri terhadap penggunaan simbol palu arit akhir-akhir ini, Anda mengaku tidak paham apa motifnya.

"Saya ndak tahu, apakah ini pancingan, apa hanya membuat opini, tapi kalau ada keseriusan, yang tahu, kan hanya intelijen, itu harus cepat ditindak, walau bagaimanapun sejarah sudah membuktikan. Lebih enak damai dari pada konflik," kata Anda.


Menurut Anda untuk mengetahui motif di balik maraknya isu komunisme akhir-akhir ini, mereka yang ditangkap karena memakai simbol palu arit harus diperiksa.

"Saya sangat setuju kalau dipanggillah, oleh aparat hukum atau intelijen. Jadi motifnya itu apa? Jangan orang yang sudah tidur dibangunkan lagi, itu, kan tidak baik," kata Anda.

"Orang yang sudah damai kok digulirkan lagi dengan hal-hal seperti itu? Kita itu kedepan butuh kedamaian untuk membangun, negara kita masih miskin, masih banyak kekurangan, gimana mau bangun kalau masih ada konflik di internal?" Anda menambahkan.

Belakangan ini, aparat keamanan gencar menangkap warga yang mengenakan simbol palu arit atau identik dengan Partai Komunis Indonesia.

Seperti pada Selasa (3/5/2016) di Tanjung Riau, Sekupang, Batam, seorang warga mengenakan kaos merah dengan simbol palu arit ditangkap. Lalu, pada Minggu (8/5/2016) aparat gabungan Polda Metro Jaya dan Intelgab Kodam Jaya menangkap pemilik toko di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penjual kaus berinisial MI dibawa ke kantor polisi lantaran menjual kaus bergambar palu arit. Sehari kemudian, Senin (9/5/2016), dua pemuda di Lampung berinisial UR dan RD juga ditangkap aparat TNI karena memakai kaos bersimbol PKI. Bahkan, yang terjadi di Bantul lebih menarik lagi, aparat gabungan Polres Bantul dan Intelgab Kodam Jaya mengamankan seekor ikan jenis louhan yang memiliki corak mirip logo palu arit.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung tidak terkejut.

"Ini kan, menjelang tanggal 23 Mei. Itu kan dimaknai kelahiran PKI. Biasanya, aparat keamanan, intelijen yang merekayasa," kata Bedjo kepada Suara.com.

Sebab, kata Bedjo, tidak mungkin korban dan keluarga korban peristiwa 1965 membuat aksi-aksi semacam itu, apalagi ingin memprovokasi terjadinya kekacauan di tengah masyarakat dewasa ini.


"Tidak mungkin dan tidak akan, tidak pernah ada kelompok korban mau membuat chaos seperti itu. Tidak pernah ada. Kami ini kan fokusnya memperjuangkan korban yang telah terdiskriminasi sejak 50 tahun yang lalu," kata Bedjo.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Kepala Polres Pati AKBP Raden Nugroho berharap masyarakat tidak membeli kaos ataupun atribut bergambar palu-arit. Palu-arit adalah lambang yang identik dengan paham komunisme yang dilarang di Indonesia.

Dia menyatakan aparat hingga kini belum menemukan peredaran kaus berlambang palu-arit.

"Beberapa tempat untuk berjualan aneka kaos sudah dilakukan pengecekan, namun hingga kini belum ditemukan adanya peredaran pakaian berlambang terlarang itu," ujarnya dikutip dari Antara.

Dia menyatakan Ketetapan MPRS Nomor TAP XXV/1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia dan penyebaran paham komunisme di Indonesia, masih berlaku.


Kalaupun ada warga Pati yang kedapatan memiliki atau menjual benda-benda terkait komunisme itu, kata dia, akan dimintai keterangannya, apakah itu disengaja atau memang tidak mengetahui pelarangan itu.

Dalam rangka menjaga situasi wilayah tetap aman dan kondusif, kata dia, selama ini jajarannya memiliki program Jumat keliling.

"Petugas juga kami imbau untuk turut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait lambang terlarang itu," ujarnya.

Jika masyarakat belum mengetahui soal aturan yang melarang peredaran lambang tersebut, kata dia, tentunya akan disosialisasikan bersama jajaran Kodim 0722/Kudus, yang juga mengantisipasi penyebaran paham komunisme dan benda-benda terkait lambang ideologi terlarang di Indonesia itu.

Sementara itu, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung mengimbau masyarakat jangan terprovokasi dengan maraknya aksi penangkapan terhadap warga yang mengenakan simbol palu arit atau identik dengan Partai Komunis Indonesia.

Siti Zuhro Mengaku Bingung dengan Basis Massa Pendukung Ahok
"Jangan terprovokasi. Ini didesain tentara yang tidak suka," kata Untung kepada Suara.com.

Seperti diketahui, pada Selasa (3/5/2016) di Tanjung Riau, Sekupang, Batam, seorang warga mengenakan kaos merah dengan simbol palu arit ditangkap. Lalu, pada Minggu (8/5/2016) aparat gabungan Polda Metro Jaya dan Intelgab Kodam Jaya menangkap pemilik toko di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penjual kaus berinisial MI dibawa ke kantor polisi lantaran menjual kaos bergambar palu arit. Sehari kemudian, Senin (9/5/2016), dua pemuda di Lampung berinisial UR dan RD juga ditangkap aparat TNI karena memakai kaos bersimbol PKI. Bahkan, yang terjadi di Bantul lebih menarik lagi, aparat gabungan Polres Bantul dan Intelgab Kodam Jaya mengamankan seekor ikan jenis louhan yang memiliki corak mirip logo palu arit.

Untung menyebut tindakan yang dilakukan menjelang 23 Mei (identik dengan hari kelahiran PKI) tersebut dilakukan oleh kelompok garis keras yang tidak ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo menyelesaikan peristiwa 1965.


Untung mengungkapkan beberapa waktu yang lalu YPKP bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk melaporkan perkembangan akhir-akhir ini sekaligus menindaklanjuti upaya menindaklanjuti hasil simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Kesejarahan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.

"Kemarin, saya diterima oleh Pak Luhut untuk menjelaskan masalah ini. Pak Luhut akan menelepon dan perintahkan kodam agar tidak berlebihan," kata Bedjo.

Bedjo menilai sekarang ini sudah ada langkah positif dari negara untuk melakukan observasi terhadap kuburan massal korban peristiwa 1965.

Terkait dengan tindakan aparat akhir-akhir ini, Bedjo mengatakan hal itu merupakan hal biasa bagi korban dan keluarga korban 1965.

"Kami sudah terbiasa dengan hal ini, tenang saja," kata dia.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  sebagian rakyat Indonesia, mendengar kata Partai Komunis Indonesia (PKI) seolah mendengar sebuah hantu yang sangat menakutkan. Bahkan sebagian menganggap PKI adalah bahaya laten (terpendam) bagi republik ini.

Kebencian terhadap PKI tentu bukan tanpa alasan. Ketika Orde baru berkuasa, PKI seolah menjadi organisasi 'haram' di republik ini. Kampanye anti PKI pun dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk dengan film.

Film G 30 S/PKI menjadi salah satu alat propaganda efektif pemerintah orde baru untuk menyematkan label pemberontak kepada PKI. Melalui film tersebut rakyat Indonesia 'dipaksa' untuk mengamini bahwa PKI adalah sebuah partai yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara keji.

Salah satu adegan yang paling keji dari film besutan Arifin C Noer adalah penculikan 7 jenderal. Mereka dibawa ke Lubang Buaya lalu disiksa dan mayatnya dimasukan ke dalam sumur tua.

"Penderitaan itu pedih jenderal. Sekarang rasakan sayatan silet ini. Pedih!. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat," ujar seorang wanita dengan dingin.

Adegan selanjutnya tak kalah sadis. Para jenderal dipukuli dan disiksa hingga tewas. Sementara para penyiksanya tertawa-tawa bengis sambil menyanyikan lagu 'Genjer-genjer'.

"Teken jenderal, teken!" bentak para tentara pro-komunis dan para aktivis pemuda rakyat dan Gerwani itu.

Kisah di atas merupakan penggalan dari adegan film G30S/PKI. Saking menyeramkannya, film G 30 S/PKI konon mengalahkan film horor Indonesia mana pun. Musik latarnya yang pelan dan menyayat, yang digubah oleh Embi C Noor, terasa mencekam dan berbanding lurus dengan narasi film tersebut yang sangat kaku dan dingin.

Tak heran banyak generasi yang ketika film ini diputar akhirnya menjadi membenci PKI. PKI bak hantu yang menakutkan dan wajib dimusnahkan dari bumi pertiwi.

Generasi yang sempat menonton film tersebut telah berhasil dicuci otaknya lewat film yang selalu di putar pada 30 September malam. PKI dibenci dan dimaki, bukan karena ajaran atau faham yang diajarkan tetapi karena film.

Benarkah PKI sekejam apa yang digambarkan dalam film berdurasi 3 setengah jam itu?

Setelah rezim Soeharto tumbang, film tersebut kemudian dilarang diputar. Tumbangnya rezim Soeharto juga membuat alat propaganda itu berhenti mencuci otak.

Tak hanya sekedar berhenti, pelurusan tentang sejarah kelam tragedi 1965 juga perlu dikaji untuk diluruskan. Bahkan tidak sedikit yang meminta agar dibuat film baru sebagai kontra atas film tersebut.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengusulkan agar film Pengkhianatan G 30 S/PKI diluruskan dan diperbaiki. Pelurusan itu dinilai penting dilakukan agar tidak lagi menimbulkan kontroversi.

"Boleh saja diperbaiki kalau tujuannya lebih menggambarkan sejarah yang sesungguhnya," kata Priyo di Gedung DPR Jakarta, Jumat (28/9).

Menurut Priyo, jika ada pandangan untuk menyempurnakan film G 30 S/PKI perlu diberi ruang. Apalagi ada temuan sejarah baru yang dilakukan oleh ahlinya. "Harus dihargai sebagai kesaksian sejarah," ujar politisi Golkar ini.

Lalu perlukah dibuat film tandingan atas film G 30 S/ [hhw]
PARTAI KOMUNIS INDONESIA : Salah satu kekuatan yang paling menentang Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah TNI Angkatan Darat. Konflik antara PKI dan Angkatan Darat memang punya sejarah panjang.

Konflik pertama antara kekuatan komunis dan TNI AD meletus saat 'Madiun Affair'. Musso dan didukung laskar merah memproklamasikan berdirinya Negara Soviet Madiun pada tanggal 18 September 1948.

Presiden Soekarno menjawabnya dengan pidato keras. "Pilih Republik Indonesia Soekarno-Hatta atau Musso!"

TNI AD mengerahkan kekuatan Divisi Siliwangi untuk melibas gerakan tersebut. TNI merasa ditusuk dari belakang karena saat itu mereka sedang bersiap untuk melawan Agresi Militer Belanda di depan mata. Namun malah pecah Madiun Affair.

Musso ditembak mati dalam pengejaran. Gerakan Madiun ditumpas dalam waktu singkat.

Konflik kedua memanas jelang tahun 1965. TNI AD dan PKI bersaing. Satu-satunya yang menghalangi pecahnya konflik di antara mereka adalah Presiden Soekarno.

TNI AD menolak mentah-mentah adanya komisariat politik dalam tubuh tentara. Hal semacam ini biasa diterapkan dalam negara komunis. Selain pimpinan militer, ada wakil partai politik dalam organisasi tentara.

Lalu rencana PKI membentuk angkatan kelima juga digagalkan TNI AD. Saat itu, PKI meminta buruh tani dipersenjatai untuk kepentingan bela negara. Berkaca dari tahun 1945, TNI AD menolak karena punya pengalaman sulitnya mengatur laskar-laskar bersenjata.

Aksi PKI menunggangi buruh dan petani merampas negara berbenturan juga dengan TNI AD.

Puncaknya adalah peristiwa Bandar Betsy di Simalungun, Sumatera Utara. Ribuan petani menyerobot tanah milik Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Seorang anggota TNI, Pelda Soedjono tewas dicangkul.

Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani marah besar mendengar hal itu. Yani meminta kasus itu diusut tuntas. Pelda Soedjono sedang menjalankan tugas negara ketika tewas dikeroyok.

"Bisa timbul anarki dalam negara kalau kasus ini dibiarkan!" ujar Yani marah.

Kemarahan itu dibawanya saat menghadiri HUT Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) tanggal 15 Juli 1965 di Jakarta, Yani menumpahkan kemarahannya pada PKI.

"RPKAD harus tetap memelihara kesiapsiagaan yang merupakan ciri khasnya dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan gawat ini. Asah pisau komandomu, bersihkan senjatamu," kata Yani.

Kurang dari tiga bulan kemudian, Gerakan G30S yang dikomandani Letkol Untung menculik enam jenderal dan satu perwira TNI AD. Yani menjadi salah satu korban penculikan itu.

Panglima Kostrad Mayjen Soeharto dan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo menjadi motor penumpasan PKI sampai ke akar-akarnya.

Sampai hari ini TNI AD masih mewaspadai gerakan komunis yang disebut mereka sebagai bahaya la
PARTAI KOMUNIS INDONESIA : Masih adakah komunis di Indonesia? Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah anak zaman yang sejak akhir abad XIX, melahirkan dan membawa perubahan besar dalam kehidupan ekonomi dan sosial di tanah air.

Dalam seminar bertajuk: "Mewaspadai Gaya Baru dan Bahaya Laten Komunis di Indonesia" yang digelar di Universitas Muhammadiyah (UM), Surabaya, Kamis (27/9) siang, Prof dr Zainuddin Maliki mengatakan, komunis tidak akan pernah mati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Entah itu dalam bentuk pemikiran maupun dalam kehidupan nyata.

Komunis di Indonesia, dengan bendera PKI-nya, mampu membawa perubahan besar. Tokoh-tokoh besar seperti Amir Syarifuddin, Tan Malaka dan beberapa tokoh lainnya, yang menginginkan Indonesia merdeka 100 persen, mampu menciptakan konsep-konsep kenegaraan yang begitu luar biasa.

"Tapi, konsep-konsep ini tidak sesuai dengan Pancasila, karena tidak dilandasi oleh pemikiran agama," kata Zainuddin.

Komunis menjadi kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak terjadi revolusi Oktober 1917, lanjut dia, yang kemudian diikuti negara-negara Eropa Timur pasca Perang Dunia (PD) kedua.

"Akibat globalisasi, negara-negara komunis kemudian tak mampu bertahan. Medio 1991, negara faham komunis, Uni Sovyet bubar. "RRC, negara komunis yang dibangun Mao Ze Dong, meski tak ikut rontok, secara ekonomis RRC telah mengikuti dan memasuki sistem kapitalisme," terang Rektor UM tersebut.

Saat ini, faham komunis masih terus hidup. Perilaku komunis secara real, adalah para koruptor. "Sebab, apa yang diambilnya, adalah hak materi yang harus dikuasai tanpa memikirkan halal haram. Inilah yang kemudian menjadi bahaya laten yang patut diwaspadai. Karena sesungguhnya, komunis itu lahir bukan atas dasar konsep agama," tegas Zainuddin.

Dengan adanya globalisasi yang dijiwai demokratisasi dan hak azasi manusia (HAM) apa masih ada kenerasi yang bersedia menyebarkan atau bahkan dan berkorban demi komunisme? "Budaya tawuran, prilaku-prilaku menyimpang dari organisasi negara, seperti budaya korupsi, tindakan-tindakan anarkis, dan pemikiran pemikiran radikal tokoh-tokoh politik, adalah kondisi real yang sadar atau tidak, sudah mengarah pada perilaku komunis," sahut Prof Aminudin Kasdi, sejarawan asal Unesa Surabaya.

Dengan demikian, pengaruh komunis akan terus hidup, meski sekadar pemikiran. "Dalam pandangan-pandangan sosialis, sistem kapitalisme merasuk ke dalam masyarakat Indonesia, yang mendorong lahirnya kelas-kelas baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu klas proletar, intelektual dan borjuasi Indonesia."

Lahirnya kelas proletar, menurut Aminudin, mendorong berdirinya organisasi serikat buruh. Di banyak tempat di Indonesia berdiri serikat buruh, seperti serikat buruh pelabuhan, serikat buruh kereta-api, serikat buruh percetakan dan serikat buruh di pabrik-pabrik lainnya.

Percepatan pembangunan dengan konsep-konsep politik, seperti konsep biaya sekolah gratis, kesehatan gratis, penguasaan sumber-sumber alam dan sebagainya itu, menurut Aminudin, sekali-kali bukanlah untuk memajukan Indonesia, melainkan untuk mengintensifkan penghisapan atau penguasaan terhadap rakyat Indonesia.

"Saya bukan antek-antek Orde Baru, tapi saya setuju ketika Pemerintah Orde Baru mengharamkan faham komunis di Indonesia. Karena faham ini, sesungguhnya tidak mendasarkan diri pada konsep-konsep keagamaan," tegas Aminu
PARTAI KOMUNIS INDONESIA : Tragedi penculikan enam jenderal dan satu perwira TNI AD tanggal 1 Oktober 1965 berujung pahit bagi Partai Komunis Indonesia (PKI). Tak butuh waktu lama hingga akhirnya PKI dibubarkan. Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI tewas dibunuh.


PKI kalah dalam kudeta gagal tersebut. Angkatan Darat dan Ormas antikomunis langsung menyerang balik dan menghancurkan PKI hingga nyaris tak tersisa.

Banyak pertanyaan, seandainya saat itu gerakan G30S berhasil dan PKI yang menang kira-kira apa yang terjadi?

Sejarawan Anhar Gonggong menilai PKI juga akan melakukan pembantaian serupa. Menurut Anhar jika melihat sejarah, perebutan kekuasaan yang dilakukan komunis pasti memakan pertumpahan darah yang sangat besar.

"Lihat di Rusia dan Uni Soviet, mungkin satu setengah juta orang terbunuh. Di Kamboja pun Khmer Merah membunuh jutaan penduduk yang tak sama dengan mereka," kata Anhar Gonggong dalam diskusi Jelajah Sejarah di Lubang Buaya, Minggu (18/10).

Walau PKI sempat menegaskan akan berjuang lewat parlemen dan tidak akan melakukan kekerasan, Anhar tak yakin dengan semua itu. Menurutnya pembantaian pasti akan terjadi. Kebetulan yang menang tahun 1965 adalah Soeharto, sehingga PKI yang dibantai. Sebuah sejarah kelam yang pernah terjadi di negeri ini.

"Kenyataannya pasti seperti itu. Tinggal siapa yang saat itu (tahun 1965) menang saja," katanya.

Pembersihan anggota PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur dilakukan oleh TNI dibantu ormas dan warga antikomunis. Resimen Para Komando Angkatan Darat yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo melatih para pemuda yang mau melawan komunis.

Sejarah mencatat, banyak yang ikut dibunuh bukanlah anggota PKI, tetapi hanya ikut-ikutan saja. Orang yang dicap Soekarnois juga banyak menjadi korban.

Banyak versi soal jumlah korban usai geger 1965. AS memperkirakan 500.000 sampai 1 juta orang tewas, sementara Kolonel Sarwo Edhie menyebut tiga juta orang tewas dalam tragedi
PARTAI KOMUNIS INDONESIA : Pernahkah kamu mendengar tentang insiden G30SPKI? Insiden ini terjadi ketika masa pemerintahan Indonesia sedang bergejolak. Hal ini terjadi karena Partai Komunis Indonesia. Lalu, bagaimana bisa Partai Komunis ini terbentuk? Yuk simak penjelasannya bersama.

Ketika kongres nasional pertama Sarekat Islam dilaksanakan, terjadi sebuah pembicaraan tentang penggabungan prinsip Islam dan sosialisme. Sosialisme dilihat sebagai sebuah simbol modernisasi yang berlawanan sifat dengan imperialism. Paham ini dianggap bisa membawa keadilan sosial, kemakmuran dan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa yang masih terjajah. Di sisi lain, Sneevliet dan dua temannya mendirikan ISDV di Belanda. Mereka berusaha untuk mencari kontak dengan Indische Partij dan Sarekat Islam dengan tujuan untuk mendekati rakyat. Namun, usaha ini berakhir sia-sia.

Untuk bisa mendapatkan pengaruh yang luas di kalangan rakyat Indonesia, Sneevliet sukses memasukkan ilmu-ilmu dan paham komunis kepada masyarakat Indonesia. Supaya bisa menguasai masyarakat dengan ajaran-ajaran mereka, maka mereka menggunakan Sarekat Islam sebagai salah satu sarananya. Saat itu, Sarekat Islam adalah organisasi yang memiliki pengaruh kuat di Bumiputera. Selanjutnya, para anggota ISDV membentuk sebuah fraksi dalam tubuh Sarekat Islam.

Pengaruh komunis berkembang sangat cepat di kalangan rakyat Indonesia dan hal ini menunjukkan bahwa perekonomian dan hubungan gerakan politik Indonesia saat itu sedang sangat terpuruk. Radikalisme yang disebarkan oleh kaum komunis membuat pemerintah Belanda harus mengusir kaum komunis Belanda untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Sejalan dengan kepergian itu, maka terjadilah sebuah pergantian pemimpin. Setelah itu, organisasi ini berubah nama menjadi Partai Komunis Hindia dan berganti lagi menjadi Partai Komunis Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama PKI. Itulah awal dari penderitaan rakyat dalam insiden G30S