TRENDING NOW

PARTAI KOMUNIS INDONESIA : Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berdialog dengan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Salah satu yang dipertanyakan oleh jamaah yang hadir adalah mengenai kebenaran ihwal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Atas pertanyaan itu, Gatot pun mewanti-wanti soal bahaya laten PKI. Kata dia, hidupnya partai berlogo palu arit itu terindikasi dengan beberapa pernyataan maupun sikap yang muncul di masyarakat. "PKI tetap hidup seperti setan, tak terlihat," kata Gatot di hadapan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Maret 2018.

Karena itu Gatot tergelitik dan akhirnya memutuskan mengadakan nonton bareng film soal G30S PKI beberapa waktu lalu.

Menurut Gatot, anak-anak yang tumbuh pasca-reformasi sudah tidak mendapatkan pelajaran soal pemberontakan G30S PKI. "Sarjana yang lulus tiga sampai empat tahun belakangan tidak tahu pelajaran itu," kata dia. Bahkan dia diceritakan bahwa anak dari salah satu stafnya yang masuk kuliah pun pernah menanyakan soal DN Aidit sang bos PKI.


"Makanya begitu di survei dia (anak muda) tidak percaya karena tidak tahu. Yang disurvei kebanyakan usia produktif, pemuda," kata dia.

Gatot meminta agar masyarakat tidak reaktif menanggapi isu-isu yang beredar. Dia menganjurkan agar umat Islam tidak tersulut dan malah terbawa skenario-skenario yang tidak diinginkan.

"Jadi kita harus waspada, kalau ada perkembangan kan ada Babinsa, RT, atau RW, silakan. Karena orang akan merebut Indonesia dengan cara tangan bersih tanpa biaya, menumpangi apapun," kata Gatot. Sebaliknya, kalau umat muslim bersih, tidak mudah emosi maupun gampang marah, dia yakin oknum-oknum tak bertanggung jawab juga tak bisa apa-apa.

Berbeda dengan pendapat Gatot Nurmantyo, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 28 September 2017 menunjukkan 86,8 persen responden tidak percaya adanya isu kebangkitan PKI. Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah 1057 responden. Survei tersebut juga menggunakan margin of error kurang-lebih 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.


Direktur Program SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan isu kebangkitan PKI tersebut sebetulnya direproduksi oleh elite politik untuk tujuan politik tertentu. Sirojuddin menambahkan, hasil survei yang dilakukan lembaganya juga menemukan adanya keterkaitan antara isu PKI yang muncul dan upaya dukungan kepada tokoh atau elite politik tertentu.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menilai wajar isu komunisme selalu muncul tahun. Menurut dia, kemunculan isu komunisme tak terlepas dari situasi politik menjelang pemilihan umum. "Setiap tahun, isu PKI (Partai Komunis Indonesia) pasti ramai. Misal, Presiden Jokowi dituduh PKI. Tapi tahun ini ramai karena menjelang tahun politik 2019. Ada hubungan, dong, pasti," kata Said, pada September 2017

PKI
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah senang Alfian Tanjung, terdakwa kasus ujaran kebencian, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018) kemarin. Fahri berharap tidak ada warga Indonesia dikriminalisasi karena beropini atau pun berceramah.

Alfian yang juga mantan dosen yang kekinian menjadi pengkhotbah agama tersebut tersandung kasus itu, karena menyebut 85 persen kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Fahri, pasca kebebasan Alfian, pihak-pihak yang tersinggung dengan opini atau ceramah tidak langsung lapor polisi.

Twet Fahri Hamzah


"Semoga kemenangan #AlfianTanjung menjadi tonggak berakhirnya kriminalisasi kepada ceramah dan opini. Opini harusnya dijawab opini, data dilawan pakai data. Menjadi bahaya apabila semua dilawan pakai polisi dan aparat negara," kata Fahri dalam akun Twitternya. @Fahrihamzah yang menuliskan hastag #SaveAkalSehat, Kamis (31/5/2018) pagi.

Fahri mengatakan selama ini pihak yang suka berceramah tidak benar adalah pejabat, bukan ustadz atau ulama. Dia heran, selama ini yang dituding menyebarkan ujaran kebencian kebanyakan ulama.

"Selama ini yang suka ceramah ngawur itu pejabat, bukan Ustadz dan ulama. Kenapa kalau presiden ngawur ceramahnya nggak diadili? Atau menteri, Atau ketua umum partai? Atau yang lain yang sudah dilapor tapi bebas? Kenapa yang dituduh hate Speech cuma ulama? #StopAdiliCeramah," begitu kicau Fahri lagi.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Front Pembela Islam berencana menyegel patung-patung berbau Partai Komunis Indonesia. Tetapi, sebelum itu, kata Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, akan terlebih dulu meminta pemerintah untuk menyitanya.

"Artinya, secara konstitusional kita akan meminta secara resmi kepada pemerintah untuk menyegel seluruh patung-patung yang berbau komunis atau peninggalan komunis," ujar Rizieq usai menjadi pembicara di acara simposium nasional bertema Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Rizieq mengatakan kalau pemerintah tidak mau menyita patung-patung berbau komunis, FPI yang akan turun tangan.

Rita yang Terancam Mati di Malaysia Dijebak?
"Dan pemerintah harus ubah itu nggak boleh (patung berbau komunis). Jadi artinya jihad konstitusional. Kita akan upayakan segala sesuatunya insya Allah," kata dia.


Melalui situs resmi FPI, Rizieq menegaskan pelarangan PKI masih berlaku. Itu sebabnya, semua yang berhubungan dengan komunis harus dilarang. PKI, katanya, dilarang oleh TAP MPRS No.XXV Th.1966 dan KUHP Pasal 107 a, b, c, d, dan e.

TAP MPRS tersebut isinya melarang kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme.

KSPI Demo Bawa Spanduk Tulisan: Yth. KPK, Tangkap Ahok
Kemudian dalam KUHP Pasal 107 juga disebutkan sejumlah sanksi terkait komunisme. Pasal 107 a berisi larangan penyebaran paham PKI dengan sanksi penjara 12 tahun. Pasal 107 b berisi larangan pembentukan ormas PKI dengan sanksi penjara 12 tahun. Dan Pasal 107 c, d, dan e berisi melakukan tindakan melawan hukum bahkan sampai timbul kerusuhan akan mendapatkan sanksi penjara 20 tahun.

Rizieq juga mempertanyakan kenapa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo justru meresmikan patung laskar Cina.

Gurauan Djarot, Kalau Heru Pusing Pasti Minta Panadol
"Laskar China di Indonesia disebut Laskar Poh An Tui yaitu milisi China bersenjata yang dibentuk Belanda untuk menolak Kemerdekaan RI dan menindas rakyat serta memerangi para pejuang kemerdekaan. Bahkan warga China Indonesia yang pro kemerdekaan, khususnya China Muslim, dibantai juga oleh laskar Poh An Tui," kata Rizieq dikutip dari situs resmi FPI. "Dan di tahun 1965 laskar Poh An Tui ikut dalam Pengkhianatan G30S/PKI. Tapi, di akhir tahun 2015, justru laskar Poh An Tui dibuatkan monumennya di TMII Jakarta Timur dan diresmikan oleh Mendagri."
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Di tengah protes sejumlah kalangan karena menilai aparat penegak hukum bertindak berlebihan, Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiarto menegaskan aparat akan tetap intens menindak aktivitas masyarakat yang berbau penyebaran paham komunisme.

"Ya kalau bicara masalah itu kan kita kaitannya kepada undang-undang. Jadi memang Tap MPR itu masih melarang yang namanya PKI itu," ujar Moechgiarto usai mengikuti upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 108 tahun 2016 di IRTI Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2016).

Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi terlarang bagi PKI dan Larangan Kegiatan untuk Menyebarkan atau Membangkitkan Paham Ajaran Komunisme, Leninisme dan Marxisme.

Landasan hukum lain yang dipakai aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan, kata Moechgiarto, UU Nomor 27 Tahun 1999 sebagai perubahan Pasal 107 KUHAP.


"Di situ kalau menyebarkan ajaran komunisme marxisme itu akan mendapatkan ancaman hukuman. Sehingga bagi kita kalau ada peredaran gitu otomatis polisi akan melakukan penindakan," kata Moechgiarto.

Namun, aktivitas berpaham komunis yang terjadi di Ibu Kota, menurut Moechgiarto, sejauh ini belum banyak. Artinya, masih dapat ditangani aparat.

"Mungkin kemarin muncul riak-riak, tapi kan tetap teratasi dan kita seperti kemarin beredar kaos saja kita sudah proses dan kita amankan. Tinggal apakah unsur-unsurnya memenuhi seperti pasal 107 dalam UU nomor 27 tahun 1999," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo meminta pada Kapolri dan Panglima TNI agar jangan berlebihan dalam menanggapi isu penyebaran paham komunisme.

Presiden juga meminta agar Kapolri dan Panglima TNI menginstruksikan anggota di lapangan untuk menghentikan aksi sweeping di masyarakat.

"Zaman demokrasi tidak ada, lah sweeping seperti itu," kata Pramono di Istana, Jumat (13/5/2016).

Harkitnas

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Bagi Kapolda Harkitnas bermakna tentang bagaimana bangsa Indonesia menghargai jasa para pahlawan.


"Tentunya kan kita menghargai para pejuang. Sebagai generasi penerus tentunya hal ini mengingatkan kembali kita terhadap perjuangan bangsa waktu itu," katanya.

Generasi muda, menurut Kapolda, harus kreatif secara positif untuk berkontribusi membangun bangsa.

"Kita tentunya akan mengisi dengan kegiatan kegiatan yang kreatif dan inovatif untuk membangun bangsa ini," kata Moechgiarto.

Sedangkan Harkitnas bagi Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana bermakna bagaimana mensinergikan antara Polri dan TNI untuk membantu merealisasikan program-program pemerintah, khususnya Jakarta.

"Yang disampaikan tadi secara kreatif dan inovatif, terus membantu katakanlah khususnya untuk DKI. Udah gitu aja dari saya," kata Teddy.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Senator asal Maluku, Nono Sampono menegaskan, oknum-oknum yang sengaja mengedarkan atau membangkitkan kembali faham komunis di Tanah Air harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

"Siapa pun yang dengan sengaja mencoba membangkitkan kembali paham komunis di tanah air harus ditindak karena melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku di negara ini," kata Nono saat dikonfirmasi Antara di Ambon, Sabtu (21/5/2016).

Pernyataan Nono disampaikan menanggapi munculnya sejumlah fenomena kebangkitan paham komunis di Indonesia belakangan ini. Padahal penyebaran paham ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Ketahanan Negara.

Kapolda Metro akan Tetap Tindak Penyebar Paham Komunisme
Selain itu, paham komunis juga telah dilarang dalam Ketetapan MPRS RI No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Indonesia.


"Karena itu, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk kembali menghidupkan atau menumbuhkan paham tersebut," tandasnya.

Menurut mantan Komandan Paspampres tersebut, seharusnya semua anak bangsa harus bersama-sama bersepakat dan mengakui bahwa Pancasila menjadi satu-satunya ideologi bangsa dan negara, sehingga tidak boleh mengembangkan atau mengajarkan paham yang lain.

Karena itu, Nono memandang sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang merupakan salah satu dari empat pilar bangsa, selain UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu terus dilakukan guna meningkatkan rasa cinta tanah air dan bela negara.

Dia mengemukakan, pimpinan DPD dalam berbagai kesempatan sosialisasi telah menekankan perlunya langkah antisipasi terhadap upaya penyebaran paham komunis sebagai salah satu bahaya laten di Indonesia.

Kepolisian Telusuri Paham Komunis di NTB
Nono meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk bekerja keras guna mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan sebagai salah satu upaya mengatasi munculnya bahaya laten akibat kekecewaan masyarakat.

"Kalau masyarakat belum menikmati rasa keadilan serta masih terbelenggu kemiskinan, maka bisa saja memunculkan idiologi lain yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Menyangkut langkah-langkah antisipasi serta penindakan, dia menyarankan aparat penegak hukum terutama TNI dan Polri untuk bertindak hati-hati dengan menggunakan instrumen hukum yang ada, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. (Antara)
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengajak seluruh komponen bangsa, baik prajurit TNI, Polri, mahasiswa, dan masyarakat untuk bekerja sama memberantas penyebaran atribut berlambang PKI sampai akarnya.

"Berdasarkan Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 dan UUD 1945 No. 27 Tahun 1999 bahwa PKI merupakan kelompok komunis yang dilarang di Indonesia," kata Panglima TNI saat mengunjungi Markas Koarmatim dalam rangka memberikan pengarahan kepada para Perwira Koarmatim yang berlangsung di Gedung Panti Tjahaya Armatim (PTA), Ujung Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/5/2016).

Dalam arahannya berkaitan dengan ancaman berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga, kata Panglima TNI, peran orang tua terhadap anak pada era keterbukaan informasi saat ini perlu menjadi perhatian khusus terutama saat anak menggunakan gadget berupa handphone atau fasilitas warung internet (warnet).

Kapolri Minta Jangan Ada Razia Palu Arit
"Karena media informasi tersebut dapat memberikan pengaruh buruk dengan adanya konten berbau pornografi. Hal ini tentunya berkaitan banyaknya kasus tindak asusila yang dilakukan anak di bawah umur. Untuk itu, kepada orang tua agar selalu mengawasi tumbuh kembang anak maupun pergaulan di lingkungan sekitar," kata Gatot.

Jenderal bintang empat ini juga menyampaikan adanya bentrok antara suporter diimbau kepada para prajurit untuk membentengi diri untuk tidak terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang berusaha membuat situasi menjadi ricuh.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengharapkan seluruh anggota TNI agar menjauhi narkoba.

"Prajurit yang terlatih dan dipersenjatai sehingga jika sudah terkena narkoba, mereka tidak bisa lagi menjadi prajurit. Sudah tentu mereka itu akan diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan," tegas Panglima TNI.

Sementara untuk proses rehabilitasi prajurit yang terkena narkoba, Jenderal Gatot sudah berkoordinasi dan konsultasi dengan Menteri Kesehatan. Menurutnya, yang bisa menyembuhkan bukan hanya rehabilitasi tapi niat seseorang. "Rehabilitasi tanpa niat, tidak bisa, TNI tidak akan merehabilitasi prajurit TNI yang positif menggunakan narkoba, tetapi langsung diambil tindakan berupa pemecatan," kata Panglima TNI di hadapan perwira Koarmatim.

Saat ini, lanjut dia, kesejahteraan prajurit TNI sudah mengalami banyak kemajuan, namun masih ada oknum TNI yang mencari peluang untuk menjalankan bisnis ilegal dengan menjadi pengguna dan pengedar narkoba.

"Mereka membutuhkan prajurit TNI dijadikan sebagai tameng atau pelindung bisnis narkoba karena sebagai bisnis ilegal, narkoba memerlukan pelindung yang aman, salah satunya oknum TNI dan Polri," tegasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda (Laksda) TNI Darwanto, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Agung Pramono, Aslog TNI, Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar Hutagaol, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman, Kabais TNI Mayjen TNI Yayat Sudrajat, Waasops Panglima TNI Laksma TNI Hardjo Susmoro, Kasarmatim Laksma TNI Mintoro Yulianto, Danlantamal V Surabaya Brigjen TNI Rudy Andi Hamzah, serta pejabat utama Koarmatim.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah curiga tren simbol palu arit yang muncul belakangan ini sebagai provokasi terselubung dari pihak luar. Peristiwa ini, menurut dia, berkaitan dengan perang ekonomi.

"Saya kira ini ada provokasi kedekatan pemerintah dengan Cina belakangan ini, dan saya agak mencurigai kalau ini ada perang orang lain yang kita tidak perlu terlibat," kata Fahri di gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Menurut Fahri polemik ini tidak terlepas dari perang ekonomi antara pemodal timur dan barat.

Kapolda Stop Kasus Jessica Kalau Berkas Ditolak Jaksa Lagi
Oleh karena itu, Fahri mengimbau publik dan pemerintah jangan terprovokasi.


"Bukan rahasia bahwa perang antara pemodal timur dan pemodal barat ini kan juga menjadi fakta di dalam perekonomian, karena itulah kita jangan terprovokasi, tetap dengan agenda kita, melaksanakan pembangunan kita," tutur Fahri.

Ketika ditanya apakah belakangan ini ada indikasi kebangkitan PKI di Indonesia, Fahri mengatakan itu hanya opini.

Ide Ahmad Dhani Satu Ini Dibahas Pimpinan DPR
"Soal indikasi itu, kan bacaan politik, dan opini, yang pentingkan negara mengurus penegakan hukumnya," kata dia.

Dia juga mengimbau jangan terlalu banyak menebar informasi intelijen ke ruang publik karena bisa berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan publik.

"Jangan terlalu banyak menebar info intelijen di ruang publik, sebab nanti publik merasa tidak ada penanganan, pemerintah dianggap lepas tangan, harus betul-betul disiplin dengan penegakan hukum," kata Fahri.

Recent Posts