TRENDING NOW

PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Jakarta – Stasiun televisi TV One tak bisa menayangkan film Penumpasan Penghianatan G30S PKI. Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas menyebut masalah hak tayang menjadi penyebabnya.

“Awalnya kami memang berniat menayangkan film G30S/PKI. Tapi sayang tahun ini kami sudah tidak memiliki hak tayang film itu,” kata Karni Ilyas melalui akun Twitter resmi pribadinya, @karniilyas, Kamis (27/09/2018).

Tahun lalu TV One menjadi televisi swasta yang menayangkan film Penumpasan Penghianatan G30S PKI. Seperti diketahui, film itu kini tak lagi menjadi tayangan wajib di stasiun televisi milik pemerintah. Dulu film Penumpasan Penghianatan G30S PKI selalu diputar di TVRI di pengujung bulan September.

“Copy rights (hak cipta) film itu sudah dibeli lebih dulu oleh perusahaan pemilik SCTV dan Indosiar dari Perusahaan Film Negara (PFN),” imbuh Karni.

“Mohon maaf,” pungkasnya.

Pemimpin Redaksi TVOne, Karni Ilyas menyatakan pihaknya tak bisa menayangkan film G30S PKI karena terkendala hak tayang
Pemimpin Redaksi TV One, Karni Ilyas menyatakan pihaknya tak bisa menayangkan film G30S PKI karena terkendala hak tayang

Pernyataan Karni Ilyana di Twitter itu merespon pernyataan seorang netizen yang menyebutnya dalam sebuaha kicauan. “Mohon tetap tayang ya film G30S PKI-nya sebagai pelajaran sejarah bagi generasi muda,” cuit @susan1612.

“Itu real, PKI memang sadis. Sinetron-sinetron apa ga sadis? Malah ga mendidik & sering ada adegan kekerasan,” lanjutnya, sembari menyolek akun resmi milik TVOne, Karni Ilyas, dn Puspen TNI.

Editor: Wildan Mustofa

PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  

PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Jakarta – Komandan Nasional Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Mashuri Masyhuda mengatakan bahwa jajarannya akan menggelar nonton bareng film G30S/PKI. Menurutnya, KOKAM bersinergi dengan TNI untuk mensukseskan program tersebut.

“Saya menghimbau kepada seluruh kader di daerah, untuk bersinergi dengan TNI karena ini juga bagian dari sejarah TNI,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Kamis (27/09/2018).

Mashuri menilai, kegiatan tersebut jangan hanya sekedar nonton. Ia memaparkan, sebelum menonton bisa diawali dengan kegiatan lebih produktif, ada hiburan yang lain.

“Juga yang tidak kalah pentingnya melakukan pendampingan kepada anak yang ikut nonton. Karena itu kan ada adegan kekerasan, jangan sampai itu menginspirasi untuk melakukan tindakan kekerasan,” jelasnya.

Soal waktu, kata dia, beragam. Ada daerah yang menggelar pada tanggal 30, tapi ada pula yang sesudah dan sebelumnya. Terkait dengan detail acara, itu semua diserahkan ke KOKAM daerah masing-masing.

“Sukoharjo Jawa Tengah, DIY dibarengi diskusi. Bahkan Jawa Timur diawali Diksar, ditutup dengan nonton bareng. Itu pelatihnya dengan TNI. Di Gunung Kidul juga ada, bahkan rencananya di alun-alun Jogja mau mengundang Gatot,” tukasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memiliki pendapat yang berbeda mengenai rencana televisi swasta tvOne yang ingin menanyangkan film G30S PKI dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober mendatang.

Menurutnya, jika tujuan pemutaran film G30S PKI untuk mengetahui kekejaman PKI, maka bisa saja film tersebut bisa sebagai rujukan. Namun jika tujuannya ingin meluruskan sejarah, maka harus ada perbaruan dari film tersebut. Sebab menurut Grace, Film garapan Arifin C Noer itu lebih mengarah kepada produk propaganda pemerintah Orde Baru.

Grace menyarankan perlu ada upaya untuk memperbarui film tersebut karena dinilai sudah kadaluarsa. Mengingat generasi milenial sekarang ini malas membaca, terlebih untuk memahami sejarah yang banyak tertuang dalam buku. 

"Kalau mau mendidik sejarah bagi generasi milenial yang paling efektif antara lain dengan visua; dengan dilengkapi data baru. Menurut saya banyak ahli yang kemudian menemukan fakta yang tidak sesuai, dan film itu menyeramkan menurut saya, satu-satunya rujukan untuk mengetahui kekejaman PKI hanya dari film itu," kata Grace, di Bareskrim, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Seperti diketahui, televisi swasta TVOne akan memutar film G30S PKI secara eksklusif pada 29 September 2017 mendatang, meski begitu penayangan film tersebut belakangan menjadi polemik di tengah masyarakat, satu sisi film tersebut dianggap tidak layak diputar di televisi lantaran anak-anak akan ikut menyaksikan kekejaman yang ada dalam adegan film berdurasi hampir empat jam itu. 

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti juga menilai film G30S PKI tidak layak dipertontonkan kepada anak-anak. hal ini karena adanya adegan sadis dan penuh kekerasan. Seperti saat para perwira militer diculik dari rumahnya. Retno mengatakan, adegan kekerasan baik fisik maupun verbal, apalagi adegan pembunuhan, akan menimbulkan trauma buruk pada anak. Hal ini membahayakan kondisi psikologis. 

Selain itu, dalam film tersebut banyak diksi yang juga mengandung kekerasan. Menurut Retno, masih banyak film sejarah yang lebih mendidik dan layak disaksikan anak. Film sejarah sejatinya membangkitkan rasa nasionalisme dan menstimulus cara berpikir kritis pada anak. [nes]
PARTAI KOMUNIS INDONESIA : Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berdialog dengan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Salah satu yang dipertanyakan oleh jamaah yang hadir adalah mengenai kebenaran ihwal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Atas pertanyaan itu, Gatot pun mewanti-wanti soal bahaya laten PKI. Kata dia, hidupnya partai berlogo palu arit itu terindikasi dengan beberapa pernyataan maupun sikap yang muncul di masyarakat. "PKI tetap hidup seperti setan, tak terlihat," kata Gatot di hadapan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Maret 2018.

Karena itu Gatot tergelitik dan akhirnya memutuskan mengadakan nonton bareng film soal G30S PKI beberapa waktu lalu.

Menurut Gatot, anak-anak yang tumbuh pasca-reformasi sudah tidak mendapatkan pelajaran soal pemberontakan G30S PKI. "Sarjana yang lulus tiga sampai empat tahun belakangan tidak tahu pelajaran itu," kata dia. Bahkan dia diceritakan bahwa anak dari salah satu stafnya yang masuk kuliah pun pernah menanyakan soal DN Aidit sang bos PKI.


"Makanya begitu di survei dia (anak muda) tidak percaya karena tidak tahu. Yang disurvei kebanyakan usia produktif, pemuda," kata dia.

Gatot meminta agar masyarakat tidak reaktif menanggapi isu-isu yang beredar. Dia menganjurkan agar umat Islam tidak tersulut dan malah terbawa skenario-skenario yang tidak diinginkan.

"Jadi kita harus waspada, kalau ada perkembangan kan ada Babinsa, RT, atau RW, silakan. Karena orang akan merebut Indonesia dengan cara tangan bersih tanpa biaya, menumpangi apapun," kata Gatot. Sebaliknya, kalau umat muslim bersih, tidak mudah emosi maupun gampang marah, dia yakin oknum-oknum tak bertanggung jawab juga tak bisa apa-apa.

Berbeda dengan pendapat Gatot Nurmantyo, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 28 September 2017 menunjukkan 86,8 persen responden tidak percaya adanya isu kebangkitan PKI. Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah 1057 responden. Survei tersebut juga menggunakan margin of error kurang-lebih 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.


Direktur Program SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan isu kebangkitan PKI tersebut sebetulnya direproduksi oleh elite politik untuk tujuan politik tertentu. Sirojuddin menambahkan, hasil survei yang dilakukan lembaganya juga menemukan adanya keterkaitan antara isu PKI yang muncul dan upaya dukungan kepada tokoh atau elite politik tertentu.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menilai wajar isu komunisme selalu muncul tahun. Menurut dia, kemunculan isu komunisme tak terlepas dari situasi politik menjelang pemilihan umum. "Setiap tahun, isu PKI (Partai Komunis Indonesia) pasti ramai. Misal, Presiden Jokowi dituduh PKI. Tapi tahun ini ramai karena menjelang tahun politik 2019. Ada hubungan, dong, pasti," kata Said, pada September 2017

PKI
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah senang Alfian Tanjung, terdakwa kasus ujaran kebencian, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018) kemarin. Fahri berharap tidak ada warga Indonesia dikriminalisasi karena beropini atau pun berceramah.

Alfian yang juga mantan dosen yang kekinian menjadi pengkhotbah agama tersebut tersandung kasus itu, karena menyebut 85 persen kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Fahri, pasca kebebasan Alfian, pihak-pihak yang tersinggung dengan opini atau ceramah tidak langsung lapor polisi.

Twet Fahri Hamzah


"Semoga kemenangan #AlfianTanjung menjadi tonggak berakhirnya kriminalisasi kepada ceramah dan opini. Opini harusnya dijawab opini, data dilawan pakai data. Menjadi bahaya apabila semua dilawan pakai polisi dan aparat negara," kata Fahri dalam akun Twitternya. @Fahrihamzah yang menuliskan hastag #SaveAkalSehat, Kamis (31/5/2018) pagi.

Fahri mengatakan selama ini pihak yang suka berceramah tidak benar adalah pejabat, bukan ustadz atau ulama. Dia heran, selama ini yang dituding menyebarkan ujaran kebencian kebanyakan ulama.

"Selama ini yang suka ceramah ngawur itu pejabat, bukan Ustadz dan ulama. Kenapa kalau presiden ngawur ceramahnya nggak diadili? Atau menteri, Atau ketua umum partai? Atau yang lain yang sudah dilapor tapi bebas? Kenapa yang dituduh hate Speech cuma ulama? #StopAdiliCeramah," begitu kicau Fahri lagi.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Front Pembela Islam berencana menyegel patung-patung berbau Partai Komunis Indonesia. Tetapi, sebelum itu, kata Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, akan terlebih dulu meminta pemerintah untuk menyitanya.

"Artinya, secara konstitusional kita akan meminta secara resmi kepada pemerintah untuk menyegel seluruh patung-patung yang berbau komunis atau peninggalan komunis," ujar Rizieq usai menjadi pembicara di acara simposium nasional bertema Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Rizieq mengatakan kalau pemerintah tidak mau menyita patung-patung berbau komunis, FPI yang akan turun tangan.

Rita yang Terancam Mati di Malaysia Dijebak?
"Dan pemerintah harus ubah itu nggak boleh (patung berbau komunis). Jadi artinya jihad konstitusional. Kita akan upayakan segala sesuatunya insya Allah," kata dia.


Melalui situs resmi FPI, Rizieq menegaskan pelarangan PKI masih berlaku. Itu sebabnya, semua yang berhubungan dengan komunis harus dilarang. PKI, katanya, dilarang oleh TAP MPRS No.XXV Th.1966 dan KUHP Pasal 107 a, b, c, d, dan e.

TAP MPRS tersebut isinya melarang kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme.

KSPI Demo Bawa Spanduk Tulisan: Yth. KPK, Tangkap Ahok
Kemudian dalam KUHP Pasal 107 juga disebutkan sejumlah sanksi terkait komunisme. Pasal 107 a berisi larangan penyebaran paham PKI dengan sanksi penjara 12 tahun. Pasal 107 b berisi larangan pembentukan ormas PKI dengan sanksi penjara 12 tahun. Dan Pasal 107 c, d, dan e berisi melakukan tindakan melawan hukum bahkan sampai timbul kerusuhan akan mendapatkan sanksi penjara 20 tahun.

Rizieq juga mempertanyakan kenapa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo justru meresmikan patung laskar Cina.

Gurauan Djarot, Kalau Heru Pusing Pasti Minta Panadol
"Laskar China di Indonesia disebut Laskar Poh An Tui yaitu milisi China bersenjata yang dibentuk Belanda untuk menolak Kemerdekaan RI dan menindas rakyat serta memerangi para pejuang kemerdekaan. Bahkan warga China Indonesia yang pro kemerdekaan, khususnya China Muslim, dibantai juga oleh laskar Poh An Tui," kata Rizieq dikutip dari situs resmi FPI. "Dan di tahun 1965 laskar Poh An Tui ikut dalam Pengkhianatan G30S/PKI. Tapi, di akhir tahun 2015, justru laskar Poh An Tui dibuatkan monumennya di TMII Jakarta Timur dan diresmikan oleh Mendagri."
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Di tengah protes sejumlah kalangan karena menilai aparat penegak hukum bertindak berlebihan, Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiarto menegaskan aparat akan tetap intens menindak aktivitas masyarakat yang berbau penyebaran paham komunisme.

"Ya kalau bicara masalah itu kan kita kaitannya kepada undang-undang. Jadi memang Tap MPR itu masih melarang yang namanya PKI itu," ujar Moechgiarto usai mengikuti upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 108 tahun 2016 di IRTI Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2016).

Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi terlarang bagi PKI dan Larangan Kegiatan untuk Menyebarkan atau Membangkitkan Paham Ajaran Komunisme, Leninisme dan Marxisme.

Landasan hukum lain yang dipakai aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan, kata Moechgiarto, UU Nomor 27 Tahun 1999 sebagai perubahan Pasal 107 KUHAP.


"Di situ kalau menyebarkan ajaran komunisme marxisme itu akan mendapatkan ancaman hukuman. Sehingga bagi kita kalau ada peredaran gitu otomatis polisi akan melakukan penindakan," kata Moechgiarto.

Namun, aktivitas berpaham komunis yang terjadi di Ibu Kota, menurut Moechgiarto, sejauh ini belum banyak. Artinya, masih dapat ditangani aparat.

"Mungkin kemarin muncul riak-riak, tapi kan tetap teratasi dan kita seperti kemarin beredar kaos saja kita sudah proses dan kita amankan. Tinggal apakah unsur-unsurnya memenuhi seperti pasal 107 dalam UU nomor 27 tahun 1999," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo meminta pada Kapolri dan Panglima TNI agar jangan berlebihan dalam menanggapi isu penyebaran paham komunisme.

Presiden juga meminta agar Kapolri dan Panglima TNI menginstruksikan anggota di lapangan untuk menghentikan aksi sweeping di masyarakat.

"Zaman demokrasi tidak ada, lah sweeping seperti itu," kata Pramono di Istana, Jumat (13/5/2016).

Harkitnas

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Bagi Kapolda Harkitnas bermakna tentang bagaimana bangsa Indonesia menghargai jasa para pahlawan.


"Tentunya kan kita menghargai para pejuang. Sebagai generasi penerus tentunya hal ini mengingatkan kembali kita terhadap perjuangan bangsa waktu itu," katanya.

Generasi muda, menurut Kapolda, harus kreatif secara positif untuk berkontribusi membangun bangsa.

"Kita tentunya akan mengisi dengan kegiatan kegiatan yang kreatif dan inovatif untuk membangun bangsa ini," kata Moechgiarto.

Sedangkan Harkitnas bagi Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana bermakna bagaimana mensinergikan antara Polri dan TNI untuk membantu merealisasikan program-program pemerintah, khususnya Jakarta.

"Yang disampaikan tadi secara kreatif dan inovatif, terus membantu katakanlah khususnya untuk DKI. Udah gitu aja dari saya," kata Teddy.

Recent Posts