Yasonna Pesimis Pemerintah Tampung Simposium Tandingan Soal PKI

PARTAI KOMUNIS INDONESIA Hasil simposium tandingan terkait peristiwa 1965 yang digelar sejumlah pensiunan TNI dan Ormas Islam, belum tentu ditampung oleh pemerintah. Sebab terlebih dahulu pemerintah mengkaji yang dihasilkan simposium tandingan soal PKI itu.

"Benar enggak informasinya," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Yasonna pun mempersilakan penyelenggara simposium tandingan itu menyerahkan hasilnya ke pemerintah.

"Jadi jangan seperti memberikan ketakutan sendiri kepada masyarakat. Ini seperti mau ada bahaya ya," tutur menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Yasonna berpendapat, siapapun berhak menyelenggarakan simposium tandingan, termasuk pensiunan TNI dan Ormas Islam. "Tapi, kalau kita jalan saja dengan konsep kita," imbuhnya.

Maka itu simposium tandingan itu dianggapnya legal. Sebab, dia yakin penyelenggara simposium tandingan itu mengantongi izin.

"Kalau ilegal kan pasti dibatalin, tapi kan itu jalan, enggak apa-apa, tapi informasinya harus benar, jangan melempar isu, kalau ada dirasa ada gerakan mau ini, mau ini, ya diberitahu kepada pemerintah," ungkapnya.

Sejauh ini, dia mengungkapkan bahwa tidak ada laporan mengenai bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dari Badan Intelijen Negara (BIN).

"Kalau PKI itu sudah historis, sejarah yang di negara manapun sudah tidak laku lagi sekarang, Kuba sudah didatangi Amerika kok, tinggal Korea utara, itu pun sudah megap-megap. Siapa yang mau," ucap Yasonna.

Dia pun mengaku heran atas isu bangkitnya PKI yang tiba-tiba muncul belakangan ini. "Enggak tahu lah itu apa maksudnya," pungkasnya