Pada Pemilu pertama yang digelar 29 September 1955, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ikut memberikan suaranya. Bung Karno antre bersama-sama masyarakat di salah satu TPS di Merdeka Utara depan Istana.

Sementara sahabatnya, Bung Hatta dan Nyonya Rahmi Hatta menanti menanti giliran di gedung Olahraga Ikada (kini Monas), berseberangan dengan Istana Wakil Presiden di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kedua suami istri itu berbaur dengan rakyat, duduk di kursi sederhana menanti panggilan petugas TPS.

Pemilu 1955 yang multipartai itu, sejauh ini diberitakan paling jujur dan bersih dibandingkan pemilu-pemilu di masa Orde Baru. Tidak ada politik uang dan manipulasi suara, sementara presiden dan wakil presiden bersikap netral.

Presiden dan wakilnya tidak melakukan intervensi untuk memenangkan pilihannya. Meski demikian, pemilu 61 tahun silam itu tidak lepas dari saling kritik, serang-menyerang dengan kata-kata, debat di mimbar-mimbar, dan polemik di koran-koran. Televisi belum nongol saat itu.

Suami Istri Bercerai karena Beda Partai
Saling mengkritik yang disertai saling mengejek, terutama terjadi antara partai Islam Masyumi dan PKI. Sampai ada rumah tangga yang bercerai karena sang istri yang fanatik Masyumi tidak sudi suaminya yang pengikut komunis.

Surat-surat kabar di masa demokrasi liberal itu berorientasi pada partai politik. Seperti, Abadi (Masyumi), Suluh Indonesia (PNI), Harian Rakyat (PKI), dan Duta Masyarakat (NU). Ada juga Bintang Timur (Partindo), Pedoman, Indonesia Raya, dan Keng Po (PSI) serta Sin Po (kelompok kiri).

Kita dapat mengetahui seseorang itu dari partai mana saat melihat surat kabar apa yang dibacanya. Karena anggota dan simpatisan parpol sangat fanatik terhadap surat kabar yang menjadi organ partainya.

Hampir seluruh pimpinan partai politik terjun ke tengah masyarakat. Termasuk mendatangi kampung-kampung mengajak masyarakat memilih partainya.

Singa Podium Masyumi, PKI, dan PNI
Seperti Mohamad Natsir, Dr Sukiman, Syafrudin Prawiranegara, dan KH Isa Ansyari yang dikenal sebagai singa mimbar. Dari NU tercatat nama Idham Chalid, KH Wahab Chasbullah, dan KH Saifuddin Zuhri.

Sementara PNI memiliki jagoan seperti Sudiro dan Suwiryo. Dan tentu saja PKI diwakili DN Aidit, MH Lukman, dan Nyoto.

Meskipun suhu politik cukup panas karena saling serang dengan kata-kata, tidak sampai menimbulkan insiden. Seperti, saat kampanye di Lapangan Banteng, jurkam dari PKI berseru jangan memilih Masyumi nanti Lapangan Banteng diganti jadi lapangan unta.

Beberapa hari kemudian, ketika giliran Masyumi berkampanye di tempat sama. Mereka pun berseru, "Jangan pilih PKI nanti Lapangan Banteng diubah jadi lapangan merah."
TERNATE -- Komando Resimen (Korem) 152/Babullah Maluku Utara (Malut) meminta masyarakat di daerah itu untuk mewaspadai kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat ini, ada empat orang yang diamankan oleh TNI dengan barang bukti berupa kaos berlogo PKI hingga buku komunis. Keempat orang itu kini diamankan di Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami meminta masyarakat waspadai adanya paham komunis, karena saat ini empat orang telah diamankan masing-masing berinisial AF, SS, YA dan RD berhasil ditangkap aparat TNI bersama barang bukti berupa 10 kaos berlogo PKI, 6 buku ajaran komunis dan 1 unit laptop," kata Kepala Seksi Penerangan Korem 152 Babullah, Mayor Inf Anang Setyodi, Jumat (13/5).

Dia mengatakan, masyarakat Malut harus mewaspadai gerakan kebangkitan organisasi terlarang dengan membentengi diri, keluarga dan sekitar dengan keimanan dan ketaqwaan kepada sang pencipta berlandaskan Pancasila. Warga juga diminta serta segera melaporkan ke Kepolisian maupun instansi militer apabila melihat maupun mendengar dan menemukan indikasi kegiatan maupun logo Komunis di lingkungan masing-masing.

Menurut dia, PKI merupakan sebuah organisasi yang keberadaannya dilarang di Indonesia melalui TAP MPRS nomor XXV/MPRS/1966 dan UU Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan UUHP berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Sedangkan, sejarah mencatat dua kali PKI telah menghianati Bangsa yaitu pada tahun 1948 dan tahun 1965. Kala itu, tidak hanya para Jenderal yang dibunuh tapi juga para ulama dan masyarakat umum yang tidak pro PKI.

"Di Malut sendiri telah ditemukan adanya berbagai Indikasi masuknya aksi propaganda PKI melalui penyebaran berbagai atribut seperti kaos-kaos maupun stiker yang berlogo PKI dan tulisan-tulisan untuk memutarbalikkan fakta," katanya.

Sumber : antara
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Polri, Jendral Badrodin Haiti mengatakan tak pernah memerintahkan jajarannya untuk menahan dan mesweeping buku-buku yang berkaitan dengan Marxisme dan Komunisme. Ia mengatakan hanya menyuruh anggotanya untuk mengambil sample saja untuk diteliti isinya.


Tak hanya buku, ia juga mengatakan hal serupa akan dilakukan pada film-film yang diduga memuat isi komunisme dan marxisme.

"Kalau masalah buku boleh diambil satu sampelnya untuk bisa diserahkan ke kejaksaan agar bisa diteliti materinya. Kalau itu masalah film tentu harus dicek dulu, apakah konten itu termasuk juga unsur menyebarkan," ujar Badrodin di Mabes Polri, Jumat (13/5).

Badrodin mengatakan akan memanggil beberapa ahli untuk bisa menyelidiki dan memberikan pendapat terkait konten buku dan film yang diduga menyebarkan paham komunisme dan marxisme.

"Kalau penyidikan ada indikasi tentu, kita lakukan tindakan," ujar Badrodin
PALEMBANG -- Tersebarnya poster dan stiker palu arit yang ditemukan pada beberapa tempat di Palembang mendapat perhatian Panglima Kodam (Pangdam) II Sriwijaya Mayjen TNI Purwadi Mukson.

“Saya telah perintahkan untuk membersihkan tempelan stiker atau poster lambang palu arit tersebut dengan bekerja sama dengan polisi dan BIN,” kata Pangdam Purwadi Mukson, Jumat (13/5).

Purwadi Mukson menegaskan, tidak boleh ada indikasi kebangkitan komunis di wilayah jajaran Kodam II Sriwijaya. Seluruh warga Kodam II Sriwijaya akan melawan komunis yang tak boleh hidup di Indonesia, termasuk di Bumi Sriwijaya.

Selain melepas seluruh stiker dan poster bergambar palu arit, Pangdam II Sriwijaya juga menginstruksikan TNI melakukan penyelidikan bersama Polri. Pengusutan dan penyelidikan menurut Purwadi Mukson perlu adanya bantuan informasi masyarakat untuk menunjukkan apabila ada yang menyebarkan atribut atau lambang PKI.

“Masalah ini bukan hanya menjadi tanggungjawab Kodam II Sriwijaya saja tetapi merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat di wilayah Sumatera bagian Selatan,” ujar nya.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Jakarta – Stasiun televisi TV One tak bisa menayangkan film Penumpasan Penghianatan G30S PKI. Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas menyebut masalah hak tayang menjadi penyebabnya.

“Awalnya kami memang berniat menayangkan film G30S/PKI. Tapi sayang tahun ini kami sudah tidak memiliki hak tayang film itu,” kata Karni Ilyas melalui akun Twitter resmi pribadinya, @karniilyas, Kamis (27/09/2018).

Tahun lalu TV One menjadi televisi swasta yang menayangkan film Penumpasan Penghianatan G30S PKI. Seperti diketahui, film itu kini tak lagi menjadi tayangan wajib di stasiun televisi milik pemerintah. Dulu film Penumpasan Penghianatan G30S PKI selalu diputar di TVRI di pengujung bulan September.

“Copy rights (hak cipta) film itu sudah dibeli lebih dulu oleh perusahaan pemilik SCTV dan Indosiar dari Perusahaan Film Negara (PFN),” imbuh Karni.

“Mohon maaf,” pungkasnya.

Pemimpin Redaksi TVOne, Karni Ilyas menyatakan pihaknya tak bisa menayangkan film G30S PKI karena terkendala hak tayang
Pemimpin Redaksi TV One, Karni Ilyas menyatakan pihaknya tak bisa menayangkan film G30S PKI karena terkendala hak tayang

Pernyataan Karni Ilyana di Twitter itu merespon pernyataan seorang netizen yang menyebutnya dalam sebuaha kicauan. “Mohon tetap tayang ya film G30S PKI-nya sebagai pelajaran sejarah bagi generasi muda,” cuit @susan1612.

“Itu real, PKI memang sadis. Sinetron-sinetron apa ga sadis? Malah ga mendidik & sering ada adegan kekerasan,” lanjutnya, sembari menyolek akun resmi milik TVOne, Karni Ilyas, dn Puspen TNI.

Editor: Wildan Mustofa

PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  

PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Jakarta – Komandan Nasional Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Mashuri Masyhuda mengatakan bahwa jajarannya akan menggelar nonton bareng film G30S/PKI. Menurutnya, KOKAM bersinergi dengan TNI untuk mensukseskan program tersebut.

“Saya menghimbau kepada seluruh kader di daerah, untuk bersinergi dengan TNI karena ini juga bagian dari sejarah TNI,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Kamis (27/09/2018).

Mashuri menilai, kegiatan tersebut jangan hanya sekedar nonton. Ia memaparkan, sebelum menonton bisa diawali dengan kegiatan lebih produktif, ada hiburan yang lain.

“Juga yang tidak kalah pentingnya melakukan pendampingan kepada anak yang ikut nonton. Karena itu kan ada adegan kekerasan, jangan sampai itu menginspirasi untuk melakukan tindakan kekerasan,” jelasnya.

Soal waktu, kata dia, beragam. Ada daerah yang menggelar pada tanggal 30, tapi ada pula yang sesudah dan sebelumnya. Terkait dengan detail acara, itu semua diserahkan ke KOKAM daerah masing-masing.

“Sukoharjo Jawa Tengah, DIY dibarengi diskusi. Bahkan Jawa Timur diawali Diksar, ditutup dengan nonton bareng. Itu pelatihnya dengan TNI. Di Gunung Kidul juga ada, bahkan rencananya di alun-alun Jogja mau mengundang Gatot,” tukasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memiliki pendapat yang berbeda mengenai rencana televisi swasta tvOne yang ingin menanyangkan film G30S PKI dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober mendatang.

Menurutnya, jika tujuan pemutaran film G30S PKI untuk mengetahui kekejaman PKI, maka bisa saja film tersebut bisa sebagai rujukan. Namun jika tujuannya ingin meluruskan sejarah, maka harus ada perbaruan dari film tersebut. Sebab menurut Grace, Film garapan Arifin C Noer itu lebih mengarah kepada produk propaganda pemerintah Orde Baru.

Grace menyarankan perlu ada upaya untuk memperbarui film tersebut karena dinilai sudah kadaluarsa. Mengingat generasi milenial sekarang ini malas membaca, terlebih untuk memahami sejarah yang banyak tertuang dalam buku. 

"Kalau mau mendidik sejarah bagi generasi milenial yang paling efektif antara lain dengan visua; dengan dilengkapi data baru. Menurut saya banyak ahli yang kemudian menemukan fakta yang tidak sesuai, dan film itu menyeramkan menurut saya, satu-satunya rujukan untuk mengetahui kekejaman PKI hanya dari film itu," kata Grace, di Bareskrim, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Seperti diketahui, televisi swasta TVOne akan memutar film G30S PKI secara eksklusif pada 29 September 2017 mendatang, meski begitu penayangan film tersebut belakangan menjadi polemik di tengah masyarakat, satu sisi film tersebut dianggap tidak layak diputar di televisi lantaran anak-anak akan ikut menyaksikan kekejaman yang ada dalam adegan film berdurasi hampir empat jam itu. 

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti juga menilai film G30S PKI tidak layak dipertontonkan kepada anak-anak. hal ini karena adanya adegan sadis dan penuh kekerasan. Seperti saat para perwira militer diculik dari rumahnya. Retno mengatakan, adegan kekerasan baik fisik maupun verbal, apalagi adegan pembunuhan, akan menimbulkan trauma buruk pada anak. Hal ini membahayakan kondisi psikologis. 

Selain itu, dalam film tersebut banyak diksi yang juga mengandung kekerasan. Menurut Retno, masih banyak film sejarah yang lebih mendidik dan layak disaksikan anak. Film sejarah sejatinya membangkitkan rasa nasionalisme dan menstimulus cara berpikir kritis pada anak. [nes]
PARTAI KOMUNIS INDONESIA : Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berdialog dengan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Salah satu yang dipertanyakan oleh jamaah yang hadir adalah mengenai kebenaran ihwal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Atas pertanyaan itu, Gatot pun mewanti-wanti soal bahaya laten PKI. Kata dia, hidupnya partai berlogo palu arit itu terindikasi dengan beberapa pernyataan maupun sikap yang muncul di masyarakat. "PKI tetap hidup seperti setan, tak terlihat," kata Gatot di hadapan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Maret 2018.

Karena itu Gatot tergelitik dan akhirnya memutuskan mengadakan nonton bareng film soal G30S PKI beberapa waktu lalu.

Menurut Gatot, anak-anak yang tumbuh pasca-reformasi sudah tidak mendapatkan pelajaran soal pemberontakan G30S PKI. "Sarjana yang lulus tiga sampai empat tahun belakangan tidak tahu pelajaran itu," kata dia. Bahkan dia diceritakan bahwa anak dari salah satu stafnya yang masuk kuliah pun pernah menanyakan soal DN Aidit sang bos PKI.


"Makanya begitu di survei dia (anak muda) tidak percaya karena tidak tahu. Yang disurvei kebanyakan usia produktif, pemuda," kata dia.

Gatot meminta agar masyarakat tidak reaktif menanggapi isu-isu yang beredar. Dia menganjurkan agar umat Islam tidak tersulut dan malah terbawa skenario-skenario yang tidak diinginkan.

"Jadi kita harus waspada, kalau ada perkembangan kan ada Babinsa, RT, atau RW, silakan. Karena orang akan merebut Indonesia dengan cara tangan bersih tanpa biaya, menumpangi apapun," kata Gatot. Sebaliknya, kalau umat muslim bersih, tidak mudah emosi maupun gampang marah, dia yakin oknum-oknum tak bertanggung jawab juga tak bisa apa-apa.

Berbeda dengan pendapat Gatot Nurmantyo, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 28 September 2017 menunjukkan 86,8 persen responden tidak percaya adanya isu kebangkitan PKI. Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah 1057 responden. Survei tersebut juga menggunakan margin of error kurang-lebih 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.


Direktur Program SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan isu kebangkitan PKI tersebut sebetulnya direproduksi oleh elite politik untuk tujuan politik tertentu. Sirojuddin menambahkan, hasil survei yang dilakukan lembaganya juga menemukan adanya keterkaitan antara isu PKI yang muncul dan upaya dukungan kepada tokoh atau elite politik tertentu.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menilai wajar isu komunisme selalu muncul tahun. Menurut dia, kemunculan isu komunisme tak terlepas dari situasi politik menjelang pemilihan umum. "Setiap tahun, isu PKI (Partai Komunis Indonesia) pasti ramai. Misal, Presiden Jokowi dituduh PKI. Tapi tahun ini ramai karena menjelang tahun politik 2019. Ada hubungan, dong, pasti," kata Said, pada September 2017

PKI